fin.co.id - Sebanyak 7.788 warga terdampak banjir dan tanah longsor yang melanda Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara. Banjir dan tahah longsor yang terjadi pada Rabu 26 Juni 2024 dipicu bibit siklon tropis 98W yang terpantau oleh BMKG di laut Filipina.
Hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi yang berdampak pada meluapnya beberapa sungai yang mengakibatkan banjir dan tanah longsor di Kabupaten Bolaang Mongondow.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Abdul Muhari mengatakan, lokasi terdampak banjir dan tanah longsor terjadi di sembilan desa, Kecamatan Pinolosian dan enam desa di Kecamatan Pinolosian Tengah.
Muhari menuturkan, jumlah warga terdampak dari yang sebelumnya 671 KK atau 1.893 warga bertambah menjadi 2.259 KK atau 7.788 warga.
Baca Juga
- Kejagung Sebut Harvey Moeis Bukan Pemilik Jet Pribadi
- Hasil PPDB Jawa Barat Diumumkan 5 Juli, Bisa Dipantau Secara Online
"Kerugian materil tercatat sebanyak 2.259 unit rumah dan dua fasilitas pendidikan terendam banjir dengan ketinggian muka air berkisar 60 - 120 cm dan sebagian akses jalan tertutup material longsor," kata Muhari dalam keterangannya, Minggu 30 Juni 2024.
Atas bencana alam tersebut, Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow kata Muhari, telah menetapkan stastus keadaan darurat selama 30 hari terhitung mulai tanggal 17 Juni hingga 17 Juli 2024.
"Kondisi mutakhir, banjir sudah surut dan warga sudah mulai mebersihkan rumah dari sisa-sisa material sampah pasca banjir," ujarnua.
Adapun jalan yang tertutup material longsor saat ini sudah bisa dilalui kendaraan. Dilaporkan situasi sudah normal sehingga para warga sudah bisa beraktivitas. BPBD Kabupaten Bolaang Mongondow dan semua unsur terkait masih terus melakukan penangan pasca banjir dan mendistribusikan bantuan untuk warga terdampak.
"BNPB mengimbau kepada warga Kabupaten Bolaang Mongondow untuk selalu waspada terhadap ancaman penyakit pasca pembersihan meterial banjir," pungkasnya.
Baca Juga
- Kejagung Tanggapi Pernyataan Wakil Ketua KPK Soal Ego Sektoral, Sebut Tidak Beralasan dan Tidak Melihat Fakta
- Menpan RB Beberkan 3 Skema Pemindahan ASN ke IKN
(Cah)
