fin.co.id - Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Silmy Karim ogah menyalahkan pihak tertentu terkait dengan tanggung jawab atas serangan ransomware yang menimpa Pusat Data Nasional (PDN) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Termasuk Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kominfo.
"Ini kan gak mungkin saya komplain. Sesama bus kota enggak boleh lah saya menyalahin. Itu yang bisa ngomong kayak gitu pengamat bisa lah. Kalau saya gak bisa," katanya kepada wartawan, Jumat 28 Juni 2024.
Silmy mengatakan, meskipun terjadi gangguan layanan tetapi tidak terdapat kerugian finansial yang signifikan. Namun, kata dia, kerugian waktu yang sangat berarti.
"Dalam hal ini, kita kan organisasi pemerintah yang tidak menghitung dalam hal kerugian. Tentu di sini kita hanya masalah waktu dan pressure (tekanan) karena layanan publik saja. Tidak dalam konteks finansial. Pada akhirnya tidak ada pembatalan juga penerbangan itu semua masuk. Jadi kalau misalnya ditanya rugi saya rasa tidak ada," paparnya.
Baca Juga
- HUT ke-78 Bhayangkara, Ketua Komisi III DPR Harap Polri Jadi Pelindung dan Pengayom yang Adil
- Hari Bhayangkara ke-78 Diharapkan Jadi Momentum Lebih Maksimal Layani Masyarakat
Dia menjelaskan, serangan ransomware tersebut menyebabkan penundaan dalam penerbitan visa dan izin tinggal bagi orang asing yang hendak masuk atau keluar dari Indonesia. Namun, tidak ada kerugian yang bisa dihitung secara finansial.
"Kalau ditanya hal yang kaitanya dengan komplain masyarakat iya mereka kan masyarakat harus mendapat layanan optimal," ujarnya.
Dia memastikan, pihaknya tidak menghitung soal kerugian. Tetapi, kata dia, layanan publik yang sangat terganggu.
"Tidak ada kerugian yang kita hitung, dan kita juga bukan organisasi yang komersial, kita layanan publik dan semua orang asing juga membayar visa walaupun misalnya yang tadinya harus online, ini visa on the arrival bayarnya manual," tuturnya.
(Faj)
