fin.co.id - Komisi III DPR RI meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap data anggota DPR yang terlibat atau bermain judi online.
Nantinya, anggota DPR RI yang bermain judi online akan diproses secara kode etik ke Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan, fenomena judi online saat ini merambah ke semua elemen masyarakat, tak terkecuali orang-orang yang ada dalam institusi negara.
Menurutnya, pemain judi online pun bisa dipidana, bukan hanya penyelenggaraan permainannya saja.
Baca Juga
- Jokowi Akan Hadiri Sidang Tahunan MPR RI Pada 16 Agustus 2024 di Senayan
- Kapolri Bilang Sudah Deteksi 4 Bandar Judi Online di Indonesia: Siap Ditelusuri
"Kita juga ingin tahu apakah di DPR ini anggota DPR ada juga yang terdeteksi bermain judi online ya, kita minta ini minta infonya," kata Habiburokhman saat rapat kerja bersama PPATK di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu 26 Juni 2024.
Dia mengatakan bahwa fenomena maraknya pemain judi online tersebut merupakan penyakit masyarakat.
Berdasarkan norma hukum pada Pasal 303 KUHP, pemain judi daring pun bisa dipidana.
"Begitu juga di pasal undang-undang ITE judi online juga pemainnya dipidana," kata dia.
Walaupun begitu, menurutnya, DPR pun bakal merumuskan terkait tindakan persuasif atau tindakan represif yang akan dilakukan terhadap pemain judi online karena jika langsung terhadap tindakan represif, penjara akan langsung dipenuhi para penjudi.
Baca Juga
- 9 Kerangka Manusia Diduga Tentara Jepang PD II Ditemukan di Papua
- Luncurkan Gagasan Kemanusiaan Untuk Warga Palestina, INH Akan Bantu Bangun Kampung Indonesia
"PPATK banyak mendapat apresiasi di dalam dan luar negeri dengan kemampuan intelijen di bidang keuangan kita minta tolong Pak," kata dia.
Selain itu, dia juga meminta agar PPATK mengungkap terkait adanya informasi bahwa banyak rekening-rekening tak bertuan yang diduga sempat digunakan oleh operator judi online.
Konon, katanya, jumlah dana di rekening-rekening tersebut mencapai ratusan miliar rupiah.
"Kalau memang itu tindak pidana hasil kejahatan ya disampaikan ke penegak hukum yang terkait kan lumayan kalau itu bisa masuk ke kas negara mungkin pada akhirnya," katanya.
