Letda R Oknum TNI Gelapkan Dana Kesatuan Buat Judi Online hingga Rp876 Juta Diperiksa

fin.co.id - TNI AD memeriksa oknum TNI Letda R, Perwira Keuangan (Paku) Brigif 3 yang diduga menggelapkan dana kesatuan untuk judi online. 

Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI Kristomei Sianturi mengatakan pihaknya sedang memeriksa oknum yang menggelapkan dana kesatuan sebesar Rp876 juta untuk judi online.

"Terkait kasus penyalahgunaan anggaran oleh Letda R, Paku Brigif 3, saat ini yang bersangkutan sedang menjalani pemeriksaan dan pendalaman keterlibatannya dalam judi online guna proses hukum lebih lanjut," kata Kristomei, Kamis 13 Juni 2024.

Adapun Letda R merupakan Pgs Perwira Keuangan (Paku) Brigif 3/TBS.

Baca Juga

• KPK Sebut 6 Juta Paket Bansos Presiden Diduga di Korupsi
• Kasus Sabu, Jaksa Tuntut Mati Terdakwa Kasus Sabu di PN Lubuk Sikaping

Peristiwa penggelapan dana ini terungkap ketika Kapten If Sandi selaku Pasi Log Brigif 3/TBS meminta dana swakelola tahap I Denma Brigif tiga kepada Rasid, Rabu (5/6).

Namun dana tersebut tidak kunjung diberikan Rasid hingga Jumat (7/6). Rasid pun akhirnya mengakui perbuatannya yang telah menggelapkan uang kesatuan untuk kepentingan judi online.

Rasid pun langsung diperiksa dan selanjutnya dimasukkan ke dalam sel untuk ditahan selama proses pemeriksaan berlangsung.

Kristomei memastikan, jajaran TNI akan menindak tegas seluruh personelnya yang kedapatan terlibat dalam judi online, terlebih menggunakan anggaran pasukan.

"Setiap bentuk perjudian baik konvensional maupun online adalah melanggar hukum dan kode etik militer. Adapun setiap Anggota yang terbukti terlibat akan diproses hukum sesuai aturan dan perundang," kata Kristomei.

Baca Juga

• SYL Bacakan Nota Pembelaan Hari Ini dalam Kasus Gratifikasi dan Pemerasan di Kementan
• KPK Selidiki Dugaan Korupsi Seret Anggota BPK dan DPR

Pihaknya juga akan belajar dari kasus ini dan akan lebih meningkatkan sosialisasi kepada seluruh kesatuan agar tidak terjerat dalam pusaran aktivitas judi online.

"Kita juga akan memperkuat sistem pengawasan internal untuk mendeteksi dan menindaklanjuti kasus kasus pelanggaran secara cepat dan efektif," kata Kristomei.