FIN.CO.ID - Komisi Pemiilhan Umum (KPU) akan melakukan pencocokan dan penelitian (e-Coklit) serentak selama satu bulan yakni 24 Juni hingga 24 Juli 2024.
Komisioner KPU RI, Betty Episilon Idroos menjelaskan, nantinya akan ada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih atau pantarlih yang ditugaskan untuk mendatangi setiap rumah serta melakukan pencocokan dan penelitian terhadap Model A daftar pemilih yang sudah dipetakan oleh KPU Kabupaten/Kota kepada pemilih yang ada.
“e-Coklit dilakukan dalam waktu satu bulan, dari rumah ke rumah, dan bersamaan dengan itu nanti KPU Kabupaten/Kota akan bertanggung jawab melakukan pemutakhiran data pemilih calon-calon lokasi khusus di seluruh Indonesia,” kata Betty di KPU, Jakarta Pusat, Senin 10 Juni 2024.
Adapun pada coklit kali ini, kata Betty, akan berbeda dengan e-Coklit pada saat Pilpres dan Pileg 2024, yang mana pada saat pemetaan untuk Pilpres dan Pileg 2024 sebanyak 300 orang per TPS. Sedangkan untuk Pilkada 2024, sebanyak 600 pemilih per TPS.
Baca Juga
- UU Pilkada Digugat ke MK, Minta Calon Bisa Maju dengan Dukungan Ormas
- MK Gelar Sidang Uji Materi Batas Usia Minimal Calon Wakil Kepala Daerah
“Itu tergantung pada kondisi geografis, tapi dengan tetap memperhatikan satu KK itu dalam satu TPS,” kata Betty.
“Lalu kemudian memperhatikan juga kondisi geografis dan kemudahan pemilih ke TPS, terutama bagi pemilih-pemilih dengan kondisi disabilitas atau kondisi yang dibutuhkan oleh si pemilih itu sendiri si pemilih itu sendiri,” sambungnya.
Selain itu, lanjut Betty, pihaknya juga menggunakan e-Coklit yang dinilai dapat membantu para pantarlih untuk melakukan e-Coklit dari rumah ke rumah.
“Jadi kami menyiapkan semacam sistem informasi yang digunakan oleh pantarli kami siapkan dua bentuk yaitu online dan offline. Jadi pemilih langsung dapat terlihat apakah dia di coklit atau tidak oleh si pantarli itu, datang dari rumah ke rumah,” jelas Betty.
“Jadi kami siapkan tools bagi pemilih dan kami sendiri juga dimudahkan untuk melakukan supervisi dan monitoring kepada pantarli di seluruh Indonesia nanti ketika pemilu 2024,” tandasnya.
Baca Juga
- DPR Sebut Anggaran Pendidikan untuk Sekolah Kedinasan Pelanggaran Konstitusi
- Perpanjang SIM Pakai BPJS Kesehatan, Pakar Minta Evaluasi Sebelum Penerapan
(Intan Afrida Rafni)
