Agustus 2024 Jakarta Tak Lagi Menyandang Status Ibukota

fin.co.id – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memastikan Jakarta sudah tak lagi menjadi Ibukota saat Hari Ulang Tahun (HUT) RI ke-79 pada 17 Agustus 2024.

"Waktunya Agustus, itu menandakan bahwa persiapan upacara 17 Agustus di IKN," ujarnya di Hotel Langham, Jakarta Selatan pada Rabu 29 Mei 2024.

Heru Budi mengatakan, bahwa saat ini pihaknya tengah mempersiapkan serangkaian acara untuk HUT RI ke-79 di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. 

"Ya kira-kira seperti itu, mulai 1 Agustus ada kegiatan dzikir di IKN, berlanjut dengan acara-acara berikutnya, ada 14 Agustus, 15 Agustus, 16 Agustus, dan 17 Agustus," ungkapnya.

BACA JUGA: Mengintip Hunian ASN di IKN yang Dibangun Brantas Abipraya

Lebih dari itu, Heru Budi juga menyampaikan, nantinya di 18 Agustus 2024 Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan meresmikan masjid IKN. 

Hal itu juga merupakan suatu kerangka awal untuk melakukan kegiatan pemerintahan di IKN.

Untuk meresmikan itu, kata Heru, akan ada seremonial khusus untuk melepas status Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

"Ada seremonial yang kira-kira nanti melepas bendera dan duplikat proklamasi dari Monas ke Istana Jakarta, dari Istana Jakarta nanti menuju ke Istana IKN," tuturnya.

BACA JUGA: Pembangunan Kawasan Inti IKN Mencapai 82 Persen, Fokus Utama Kantor Presiden - Istana Negara

Maka dari itu, Heru Budi menegaskan, bahwa hal tersebut sudah menjadi komitmen pemerintah pusat untuk sesegera mungkin mengeluarkan Perpres.

"Artinya kan itu sudah menjadi komitmen pemerintah pusat bahwa sesegera mungkin Perpres itu dikeluarkan, sehingga waktunya tepat untuk beralih menjadi DKJ," tukasnya.

Status Jakarta sendiri saat ini masih sebagai ibu kota Indonesia meski Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) sudah resmi ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 25 April 2024.

Akan tetapi pemindahan ibu kota di IKN baru resmi dilakukan setelah ada Keputusan Presiden (Keppres) yang menetapkannya.

- Candra Pratama -