fin.co.id - Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Fadil Zumhana menyetujui sembilan permohonan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.
Berikut 9 permohonan restorative justice yang disetujui Jampidum Kejagung
- Tersangka Heru Rahman bin (Alm.) Helmi dari Kejaksaan Negeri Lebak, yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian atau Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan.
- Tersangka Effendi Taruna Ad (Alm.) Sadikun Tjoa dari Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan, yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
- Tersangka Tan Andri Wijaya alias Andri anak dari (Alm.) Atek dari Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan, yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
- Tersangka I Natalen Swingly Yalmaf alias Alen anak dari Leo Yalmaf dan Tersangka II Masdar alias Masdar bin Abdul Rais dari Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan, yang disangka melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP tentang Penadahan.
- Tersangka Yehezkiel Yahya Liwutang alias Kiki Rein Hardi Liwutang dari Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan, yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.
- Tersangka Zainal alias Bengnga bin Takkelle dari Kejaksaan Negeri Wajo, yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.
- Tersangka Valentino Harimurti Youwe dari Kejaksaan Negeri Jayapura, yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
- Tersangka I Eko Haryanto bin Mujiono dan Tersangka II Niken Rifkiawan bin Sutopo dari Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur, yang disangka melanggar Pasal 363 Ayat (1) Kk-4 KUHP tentang Pencurian dengan Pemberatan.
- Tersangka Meni Rusidah binti (Alm.) Sulim dari Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin, yang disangka melanggar Pasal 80 Ayat (1) jo. Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Alasan pemberian penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini diberikan antara lain:
- Telah dilaksanakan proses perdamaian dimana Tersangka telah meminta maaf dan korban sudah memberikan permohonan maaf;
- Tersangka belum pernah dihukum;
- Tersangka baru pertama kali melakukan perbuatan pidana;
- Ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun;
- Tersangka berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;
- Proses perdamaian dilakukan secara sukarela dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi;
- Tersangka dan korban setuju untuk tidak melanjutkan permasalahan ke persidangan karena tidak akan membawa manfaat yang lebih besar;
- Pertimbangan sosiologis;
- Masyarakat merespon positif.
Selanjutnya, JAM-Pidum memerintahkan kepada Para Kepala Kejaksaan Negeri untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Berdasarkan Keadilan Restoratif sesuai Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran JAM-Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai perwujudan kepastian hukum
Dapatkan berita terkini langsung di ponselmu. Ikuti saluran FIN.CO.ID di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Vajztq
