fin.co.id - Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebut warga di Kota Gaza saat ini menghadapi kelaparan dan menjual harta benda mereka demi mendapat makanan.
“Kelaparan kini melanda dan kelaparan sedang terjadi di Gaza,” tulis Dirjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus di X, Sabtu 23 Desember 2023.
Empat dari lima keluarga di Gaza utara dan separuh keluarga yang mengungsi di wilayah selatan tidak makan siang dan malam selama berhari-hari, kata Ghebreyesus.
“Menyayat hati. Konflik yang berkepanjangan ini menghambat akses makanan dan bantuan kemanusiaan penyelamat jiwa lainnya yang sangat dibutuhkan,” tulisnya.
Untuk itu, Ghebreyesus mendesak komunitas internasional untuk segera meningkatkan ketahanan pangan lewat akses bantuan cepat ke Gaza guna mengatasi kelaparan.
BACA JUGA: Tragis, Serangan Militer Israel di Gaza Sebabkan 92 Wartawan Terbunuh
Sejak 7 Oktober militer Israel meluncurkan perang destruktif di Gaza yang mengakibatkan sedikitnya 20.057 orang tewas dan 53.320 lainnya luka-luka. Mayoritas dari mereka adalah anak-anak dan perempuan.
Kondisi tersebut menyebabkan kerusakan parah pada infrastruktur dan “bencana kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya”, menurut sumber-sumber Palestina dan internasional.
Kepala Bantuan Medis untuk Palestina (MAP) Melanie Ward pada Jumat mengatakan bahwa resolusi Dewan Keamanan PBB, yang menuntut perluasan akses kemanusiaan untuk mengirimkan lebih banyak bantuan ke Gaza, tidaklah cukup.
Ward menyambut baik resolusi tersebut, tetapi dia memandang besarnya bencana kemanusiaan di Gaza memerlukan respons yang lebih besar daripada ini.
CEO badan amal yang berbasis di Inggris tersebut mengatakan bahwa 20.000 warga Palestina terbunuh, dan hanya seperempat rumah sakit yang berfungsi. Namun, menurut dia, dunia justru terus “mengecewakan masyarakat Gaza di waktu tergelap mereka.”
Ward menambahkan resolusi tersebut tidak akan menghentikan “bencana” tersebut.
Menurut dia, DK PBB gagal menuntut gencatan senjata segera dan permanen di Gaza, padahal gencatan senjata adalah langkah yang dapat melindungi kehidupan warga sipil secara berkelanjutan dan memungkinkan bantuan tersalurkan kepada semua yang membutuhkan.
Setelah negosiasi yang alot dan beberapa kali ditunda, resolusi yang diajukan oleh Uni Emirat Arab itu disahkan setelah didukung 13 negara, 0 menolak, sedangkan Amerika Serikat dan Rusia yang sama-sama anggota tetap DK PBB memilih abstain.
