Studi Banding Universitas Esa Unggul ke MPR RI

JAKARTA - Universitas Esa Unggul Melakukan Kunjungan Studi Banding dan Kuliah Umum ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Pada Rabu, 22 November 2023.

Universitas Esa Unggul melakukan kunjungan  studi banding ke MPR RI dalam upaya meningkatkan pengalaman dan juga pengetahuan mengenai Tugas dan Wewenang MPR RI bagi Rakyat RI.

Acara yang  dilaksanakan secara Offline di Gedung Nusantara IV, DPR-MPR RI dengan Tema "Tugas dan Wewenang MPR RI", dihadiri oleh Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi Sekertaris Jendral Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Hentoro Cahyono S.H., M.H. , sebagai Sambutan sekaligus Narasumber.

Hadir pada acara studi banding tersebut Kepala Biro Pengembangan Kerjasama Institusi Universitas Esa Unggul Dr. Ayu Larasati, S.I.Kom., M.I.Kom., beserta Wakil Dekan FEB, dosen dan Mahasiswa Universitas Esa Unggul. 

Studi banding tersebut membahas tentang peran dan tanggung jawaban Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. MPR terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

 Beberapa tugas dan wewenang MPR meliputi:

1. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.

2. Melantik presiden dan/atau wakil presiden berdasarkan hasil pemilihan umum dalam sidang paripurna MPR.

3. Memutuskan usul DPR untuk memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya.

4. Melantik wakil presiden berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memperpanjang jabatan presiden jika ada ketidakpastian

Studi banding universitas Esa Unggul  ke MPR RI merupakan kegiatan di mana mahasiswa melakukan kunjungan ke Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) untuk mempelajari tugas, fungsi, dan kegiatan lembaga tersebut.

Dengan demikian, studi banding ke MPR RI dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi mahasiswa dalam memperdalam pemahaman mereka tentang politik, tata negara, dan sistem pemerintahan.