Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi Kritik Kinerja PJ Wali Kota Bekasi

BEKASI - Ketua Komisi I DPRD  Kota Bekasi, Faisal mengkritik kinerja Pj Wali Kota Bekasi yang hanya sekedar memenuhi undangan acara dan kegiatan seremoni.

Mengutip berita bekasikekinian.com, menurut Faisal, Pj Wali Kota Bekasi seharusnya punya tanggung jawab lebih untuk melihat struktur di pemerintahan, mulai dari Lurah, Camat hingga Kepala Dinas.

"Banyak pejabat di Kota Bekasi bekerja tidak sesuai tupoksinya. Banyak dari mereka yang mempunyai jabatan, namun tidak mau bekerja secara optimal," kritik Faisal, saat berbincang di ruang Komisi I, Senin (13/11/2023).

Kata dia jangan hanya sekedar menghadiri seremoni saja, jangan merasa hanya pejabat sementara, tapi bekerja lah dengan hati. Persoalan banyak didepan mata, dan harus ada skala prioritas dari mulai yang besar dan urgent.

Bicara kinerja Lurah, kata dia banyak Lurah terkesan menghindar dari persoalan. Salah satu contohnya bisa di wilayah kelurahan Jaticempaka, Kecamatan Pondokgede, dimana ada warga tidak punya akses ke rumahnya, dan belum ada solusi.

"Sudah berbulan-bulan tidak bisa diselesaikan oleh Lurah dan Camat, terus mau sampai kapan? Jadi untuk pak Pj mohon kedepankan rasa tanggung jawab saat memimpin Kota Bekasi," ucapnya.

Politisi asal Golkar ini meminta Pj Wali Kota berani mengevaluasi anak buahnya bila tidak bekerja secara optimal, apalagi Pemkot Bekasi punya target atas capaian kinerja di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"Evaluasi berkala tentunya diperlukan, baik itu evaluasi secara target maupun evaluasi secara kecocokan. Artinya mengevaluasi pejabat yang tidak bisa bekerja secara optimal," imbuhnya.

Terakhir, Faisal berharap Pj Wali Kota mempunyai rasa memiliki (sense of belonging) yang tinggi terhadap Kota Bekasi, dimana hari ini beliau menjadi Kepala Daerah.

Sebagai kepala daerah, jangan sungkan untuk berkomunikasi dengan DPRD Kota Bekasi, karena anggota dewan adalah tempat curhatnya masyarakat Kota Bekasi.

"Undang anggota Dewan secara rutin untuk menjabarkan segala persoalan, dan pasang target untuk bisa menyelesaikan persoalan itu. Dia hanya tinggal menggunakan kapasitas dirinya. Jadi jangan bikin orang kecewa, karena semua komando itu ada di Kepala Daerah," pungkasnya.