Serangan Fajar - Pernyataan calon presiden (capres) Prabowo Subianto yang menyebut agar masyarakat menerima serangan fajar ditanggapi Peneliti Pusat Studi Antikorupsi Universitas Mulawarman Herdiansyah Hamzah Castro.
Herdiansyah mengatakan, Prabowo Subianto sebagai capres dari Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto harus memahami makna suap dalam pemilu.
Herdiansyah menilai Prabowo Subianto keliru karena gagal memahami esensi suap dalam pemilu (bribery).
“Apa pun alasannya, pemberi maupun penerima secara simbiosis mutualisme terlibat dalam mata rantai politik uang. Pernyataan ini pertanda 'dangkalnya' pemahaman soal esensi politik uang,” ujar Herdiansyah di Jakarta, Rabu 13 September 2023.
Ia mengingatkan bahwa politik uang merupakan tindakan yang selama ini membuat ongkos politik elektoral di Indonesia sangat mahal (high cost politics).
“Saya pikir Prabowo mesti belajar kembali bagaimana politik uang itu bekerja. Jangan sampai justru membuat politik uang makin subur,” tegasnya.
BACA JUGA:
- PAN Bocorkan Tanggal Deklarasi Cawapres Pendamping Prabowo Subianto
- Golkar Tegaskan Airlangga Hartarto untuk Cawapres Pendamping Prabowo Subianto, Ridwan Kamil untuk Pilkada
Dia menjelaskan pernyataan yang disampaikan Prabowo itu secara tidak langsung justru permisif terhadap praktik politik uang, termasuk serangan fajar.
Kondisi itu, sambung Herdiansyah, dikhawatirkan akan berdampak semakin membuat kesadaran publik kian terbelakang.
Dia khawatir publik akan terus terjebak dengan pragmatisme politik, siapa yg bayar maka akan dipilih.=
“Padahal kita butuh pemilih cerdas yang memilih karena ide dan gagasan para calon, bukan karena isi kantungnya,” kata dia.
Dia mengingatkan bahwa mahalnya ongkos politik akan memicu pada tindakan korupsi.
Herdiansyah mengungkapkan bahwa berbagai riset sudah dijelaskan terkait biaya yang harus dikeluarkan politisi ketika mengikuti pemilu.
BACA JUGA:
- Ketua Relawan Ganjar Sebut Prabowo Subianto Dukung Politik Uang
- Survei Polling Institute, Elektabilitas Prabowo Subianto Makin Kokoh 36 Persen, Anies Baswedan Cuma 20 Persen
Di tingkat DPRD kabupaten/kota misalnya, biaya yang dikeluarkan sekitar Rp15-20 miliar, lalu Rp20-100 miliar di tingkat provinsi dan akan meningkat dalam kontestasi pemilu presiden (pilpres).
