Usulan Amandemen UUD 1945, Komisi III DPR: Jangan Munculkan Kecurigaan

Amandemen UUD 1945  - Usulan amandemen UUD 1945 dilontarkan Ketua MPR Bambang Soesatyo pada Sidang Tahunan MPR 2023, Rabu, 16 agustus 2023.

Usulan Amandemen UUD 1945 yang dilontarkan Bambang Soesatyo mendapat respon dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman.

Menurutnya, wacana  amandemen UUD 1945 tersebut sebaiknya dibahas usai Pemilu 2024.

"Soal perlu tidaknya amendemen kembali UUD NRI Tahun 1945 baiknya baru diskusikan setelah selesainya tahapan Pemilu 2024," katanya dalam keterangannya, Jumat, 18 Agustus 2023.

Pembahasan Amandemen UUD 1945 usai Pemilu 2024 dimaksudkan untuk menghindari kecurigaan bahwa usulan tersebut sebagai manuver politik kepentingan oleh sejumlah pihak.

"Setelah Pemilu 2024, artinya sudah ada pemerintahan yang baru dan juga DPR periode baru sehingga tidak ada ruang kecurigaan akan adanya manuver politik perebutan kekuasaan semata," ujarnya.

BACA JUGA:

• Bahas Amandemen UUD 1945, Hasto Kristiyanto: Harus Dilakukan Secara Cermat
• Fraksi PPP Usul Amandemen UU 1945!

Selain itu, lanjut dia, untuk menjaga tahapan Pemilu 2024 agar berjalan lancar guna menghindari konflik terkait dengan pembahasan tersebut.

"Kita juga harus berkomitmen agar seluruh tahapan Pemilu 2024 berjalan dengan lancar tanpa diinterupsi silang sengketa soal amendemen tersebut," ucapnya.

Sebelumnya, Rabu (16/8), usulan amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) disampaikan oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti saat Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR dan DPD RI Tahun 2023.

Bambang Soesatyo dalam pidatonya menyinggung ada beberapa masalah yang belum ada jalan keluar konstitusionalnya, terutama setelah amendemen ke-4 UUD 1945. Problem itu di antaranya terkait dengan kelembagaan, tugas pokok dan fungsi MPR, serta Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

Sementara itu, Ketua DPD RI dalam pidatonya mengusulkan amendemen UUD NRI Tahun 1945, di antaranya menjadikan MPR RI sebagai lembaga tertinggi negara dan membuka peluang anggota DPR RI berasal dari nonpartisan.