Jokowi Pak Lurah - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan dirinya dianggap Pak Lurah saat memberikan pidato pada Sidang Tahunan MPR RI 2023.
Menanggapi pernyataan Presiden Jokowi yang disebut Pak Lurah, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengatakaan itu sebagai sebuah candaan.
"Kalau ada, ya, barangkali perumpamaan semua peraturan harus atas persetujuan 'Pak Lurah' saya pikir hanya sebagai sebuah jokes saja, ada sense of humor bagus juga di negeri ini, ya, kan?" kata Paloh usai menghadiri Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2023 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu, 16 Agustus 2023.
Dia mengaku dirinya mengikuti dinamika perkembangan di tengah masyarakat dan tidak ada sesuatu hal yang luar biasa terjadi.
"Mengikuti seluruh perkembangan dinamika yang ada di tengah-tengah kehidupan kemasyarakatan kita, tidak ada hal yang luar biasa juga, ya," ucap Paloh.
Dalam pidato pada Sidang Tahunan MPR RI 2023, Presiden Jokowi mengetahui dirinya kerap disebut sebagai "Pak Lurah" dan dijadikan sebagai tameng oleh sejumlah yang berkepentingan politik menjelang Pilpres 2024.
BACA JUGA:
- Jokowi Mengaku Tahu Kerap Disebut Pak Lurah: Saya Bukan Lurah, Saya Presiden RI!
- Sedihnya Jokowi Kala Kebebasan Demokrasi Dilampiaskan dengan Fitnah dan Kedengkian
"Kita saat ini sudah memasuki tahun politik. Suasananya sudah hangat-hangat kuku dan sedang tren ini di kalangan politisi dan parpol. Setiap ditanya soal siapa capres, cawapresnya, jawabannya 'Belum ada arahan (dari) Pak Lurah'," katanya.
Dia pun sempat berpikir siapa yang dimaksud dengan sebutan "Pak Lurah" tersebut.
"Siapa 'Pak Lurah' ini? Sedikit-sedikit kok 'Pak Lurah'. Belakangan saya tahu, yang dimaksud 'Pak Lurah' itu ternyata saya," kata Jokowi.
Jokowi lalu menegaskan bahwa dirinya bukan "Pak Lurah", melainkan presiden Republik Indonesia. Dia menegaskan pula bahwa dia bukanlah ketua umum suatu partai politik.
"Ternyata 'Pak Lurah' itu kode; tapi perlu saya tegaskan, saya ini bukan ketua umum parpol, bukan ketua umum partai politik, bukan juga koalisi partai, dan sesuai ketentuan undang-undang, yang menentukan capres dan cawapres itu parpol dan koalisi parpol," tegasnya.
Jokowi pun menekankan penentuan capres dan cawapres bukan merupakan kewenangan darinya.
BACA JUGA:
- Hasto Sebut Program Jokowi Food Estate Kejahatan Lingkungan, PDIP Perang Terbuka dengan Istana?
- Surya Paloh Kukuh atas Keputusannya Termasuk Cawapres Anies Baswedan
"Jadi, saya ingin mengatakan itu bukan wewenang saya, bukan wewenang 'Pak Lurah', bukan wewenang 'Pak Lurah', sekali lagi. Walaupun saya paham sudah jadi nasib seorang presiden untuk dijadikan paten-patenan dalam Bahasa Jawa, dijadikan alibi, dijadikan tameng," katanya.
