2 Syarat Perpanjangan Kontrak Freeport - Pemerintah Indonesia menawarkan dua syarat terkait perpanjangan kontrak Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia di tambang Grasberg, Papua.
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebut, dua syarat yang ahrus dipenuhi yakni penambahan saham pemerintah sebanyak 10 persen serta pembangunan smelter di Papua.
Bahlil menjelaskan, Pemerintah Indonesia tengah memikirkan untuk melakukan perpanjangan kontrak Freeport.
"Tetapi dengan penambahan saham di mana pemerintah akan menambah saham kurang lebih 10 persen,” kata Bahlil, Jumat 28 Maret 2023.
Meskipun belum memastikan kapan rencana penambahan saham dilakukan, Bahlil menegaskan PT Freeport harus mau memenuhi syarat yang ditawarkan Pemerintah Indonesia.
“Freeport harus mau, bagaimana caranya harus mau, kalau Freeport nggak mau nambah, berarti saya siap dievaluasi jadi menteri,” katanya.
Bahlil menjelaskan, pertimbangan pemerintah untuk memberikan perpanjangan pengelolaan bagi Freeport salah satunya karena untuk menjaga agar produksi tambang tidak menurun.
Produksi konsentrat Freeport per tahun mencapai 3 juta ton, di mana 1,3 juta ton diolah di smelter lama dan sisa 1,7 juta ton akan diolah di smelter baru mereka yang saat ini tengah dibangun.
“Konsentrat ini akan habis di 2035, itu sudah mulai menurun produksinya karena cadangannya mulai habis. Cadangan sekarang yang mereka produksi itu hasil eksplorasi tahun 90an. Eksplorasinya itu butuh 10-15 tahun. Kalau tidak kita perpanjang sekarang, maka di 2035 itu dapat dipastikan sampai 2040 Freeport tutup,” katanya.
“Kalau dia tutup, siapa yang rugi? Ini Freeport bukan lagi punya Amerika, sekarang punya Indonesia, 51 persen,” tegas Bahlil.
Mantan Ketua Umum Hipmi itu juga mengungkapkan dengan nilai valuasi Freeport saat ini yang telah mencapai 20 miliar dolar AS, maka Indonesia sudah mengantongi untung sekitar 10 miliar dolar AS atau Rp150 triliun dengan kepemilikan saham 51 persen.
“Masak kita aset begini mau kita matikan?” katanya.
Bahlil juga memastikan perpanjangan pengelolaan Freeport akan menguntungkan bagi Indonesia karena saat ini 98 persen karyawannya merupakan anak bangsa.
“Makanya kita mempertimbangkan segera kita bicarakan untuk perpanjang, karena kalau kita tambah 10 persen saham kita lagi, berarti kita sudah 61 persen. Jadi bukan kita berikan perpanjangan kepada orang lain tapi perpanjang diri kita sendiri karena ini punya kita kok bukan punya orang lain,” tegasnya.
Bahlil menerangkan, dalam beberapa waktu terakhir pemerintah memang tengah membahas kemungkinan perpanjangan kontrak Freeport.
