JAKARTA, FIN.CO.ID - Data Kesejahteraan Sosial Terpadu (DTKS) merupakan data acuan dalam penetapan penerima bantuan sosial (bansos).
Pembaruan dan perbaikan DTKS perlu dipastikan agar bansos salur tepat sasaran.
Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan perbaikan dan pembaruan DTKS merupakan tanggung jawab pemerintah daerah.
BACA JUGA: Bongkar Kasus Korupsi Bansos BPNT, Kepolisian Sulses Terima Penghargaan dari Mensos Risma
“Di undang-undang diamanatkan bahwa perbaikan data itu dilakukan oleh daerah,” kata Mensos Risma di dalam sebuah kesempatan di Sentul.
Merujuk UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Mensos menjelaskan DTKS setidaknya harus diperbarui setiap dua tahun.
Namun menurutnya, perubahan data di lapangan sangat dinamis sehingga pembaharuan harus dilakukan dalam waktu yang lebih pendek.
“Tapi dalam perkembangannya,(perubahan data akibat) kematian ini cepat sekali. Apalagi saat saya masuk itu Covid sehingga tak turunkan (saya perpendek perbaikannya)".
