JAKARTA, FIN.CO.ID - Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo mengakui dirinya menerima banyak keluhan di daerah pemilihannya terkait gaji pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menjadi beban APBN.
Di sisi lain, menurut politisi PDI-Perjuangan tersebut, dalam highlight program kebijakan fiskal 2023, tidak terlihat lagi ada penjelasan mengenai reformasi sistem jaminan pensiun untuk PNS.
(BACA JUGA: Atasi Penyalahgunaan Senjata, DPR Minta Genjot Pendidikan Mental Polisi Bintara dan Tamtama)
“Karena itu memang untuk kebijakan fiskal tahun lalu ada saya lihat reformasi sistem jaminan pensiunan bagi ASN tapi kok tahun ini saya lihat tidak ada. Nah sekaligus saya minta klarifikasi dari ibu Menteri terkait hal itu,” ujar Andreas dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan terkait pembahasan Rencana Kerja Anggaran Kemenkeu dalam RUU APBN TA 2023, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (5/9/2022).
Menanggapi hal itu, Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata menjelaskan program reformasi pensiunan bagi PNS dan TNI/Polri terus dilakukan persiapan.
Sehingga, program reformasi pensiunan tersebut bukanlah sebagai beban, karena sudah menjadi konsekuensi dari yang sudah dijanjikan selama ini.
“Yang sering ditafsirkan beban itu adalah karena selama ini kita gunakan sistem pay as you go. Di mana orang masa lalu yang hidup sampai sekarang menerima pensiunan, tetapi yang harus membayar orang-orang yang masih hidup sekarang,” ujar Isa.
(BACA JUGA: Kuat Ma'ruf dan Bripka RR Lakukan Uji Kebohongan Poligraf, Hasilnya...)
Karena itu, shifting dari antargenerasi yang harus dipikirkan lebih lanjut untuk mengukur apakah sudah adil atau belum.
“Karena itu kita pikirkan agar fully funded, agar bagaimana orang yang bekerja hari ini menyiapkan pensiun dirinya sendiri. Itu yang sedang diupayakan untuk ke depannya,” tutup Isa
