YOGYAKARTA, FIN.CO.ID- Sejalan dengan tren penurunan angka penularan Covid-19, kegiatan penguatan kapasitas pendamping dan SDM Kesos diharapkan akan semakin optimal di masa mendatang. Dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, kegiatan praktik akan lebih intensif dilaksanakan.
Harapan terhadap penguatan kapasitas SDM Kesos semakin tinggi sejalan dengan arahan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Dalam beberapa kesempatan, Mensos menekankan peran strategis SDM Kesos merespon kebutuhan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
(BACA JUGA:Investasi Sosial Kemensos: Bangun Kampung Siaga Bencana di Aceh Besar)
Untuk menindaklanjuti arahan Mensos, Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS)Yogyakarta segera melakukan evaluasi dan penyesuaian.
BBPPKS Yogyakarta merupakan UPT milik Kementerian Sosial yang melaksanakan tugas sebagai lembaga Pelatihan Kesejahteraan Sosial bagi para SDM Kesos.
Kepala BBPPKS Yogyakarta Eva Rahmi Kasim mengatakan, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan (diklat) dengan medium aplikasi zoom dirasakan kurang optimal.
(BACA JUGA:Pemuda Papua ke Mensos Risma: Terima Kasih Mama Menteri Atas Bantuannya)
Kegiatan kediklatan sejatinya lebih banyak bermuatan praktik untuk membentuk dan mengasah life skill. Ke depan BBPPKS akan lebih banyak melaksanakan diklat yang bersifat terapan atau teknis.
"Tujuannya untuk menguatkan kompetensi teknis para pendamping dan tenaga kesos dalam upaya penguatan life skill pemerlu pelayanan kesos secara psikososial dan ekonomis," kata Eva di hadapan para Anggota Komisi VIll yang melakukan kunjungan kerja di kantor BBPPKS Yogyakarta Jumat 24 Juni 2022.
(BACA JUGA:Respon Cepat Kemensos Usai Gempa Mamuju, Salurkan Bantuan Makanan, Pakaian Hingga Tenda )
Menurut Eva, penguatan life skill membutuhkan pengalaman langsung di lapangan. Dengan dukungan konseptual, para pendamping perlu mengasah, menerapkan dan menemukan solusi di tengah-tengah masyarakat.
Kunjungan Kerja anggota Komisi VIII dilakukan dalam rangka tugas-tugas pengawasan. Penjelasan Eva merupakan respon atas pertanyaan anggota dewan seputar kendala yang dihadapi balai selama 2 tahun pandemi.
Sesuai tugas dan fungsinya, anggota dewan melihat pencapaian pelaksanan kegiatan kediklatan di UPT balai diklat Kemensos RI. Anggota Dewan juga menggali berbagai informasi mengenai penanganan kemiskinan di wilayah Daerah istimewa Yogyakarta.
Ketua rombongan Komisi VIll MY Esti Wijayanti mengatakan, balai diklat merupakan titik pusat penguatan program program Kementerian Sosial. Karena itu pelaksanaan diklat haruslah memberikan kontribusi kepada masyarakat.
