Nasional

Klarifikasi Perwakilan Pertamina, KPK Selisik Pemberian Fasilitas Nonton MotoGP Mandalika Lili Pintauli

Dewas KPK memeriksa perwakilan PT Pertamina soal dugaan penerimaan fasilitas nonton MotoGP Mandalika Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar.

Klarifikasi Perwakilan Pertamina, KPK Selisik Pemberian Fasilitas Nonton MotoGP Mandalika Lili Pintauli
Anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho.

JAKARTA, FIN.CO.ID - Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung memeriksa perwakilan PT Pertamina terkait dugaan penerimaan fasilitas nonton MotoGP Mandalika oleh Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar.

"Tadi dari Pertamina ada yang sudah datang, sudah selesai," kata Anggota Dewas KPK Albertina Ho di Kantor Dewas KPK, Jakarta, Kamis, 21 April 2022.

Hanya saja, ia tak memerinci lebih lanjut identitas perwakilan Pertamina yang memenuhi panggilan pemeriksaan hari ini.

(BACA JUGA:Besok, Dewas KPK Klarifikasi Dirut Pertamina Soal Fasilitas Nonton MotoGP Mandalika Lili Pintauli Siregar)

Namun, ia memastikan keterangan pihak Pertamina dibutuhkan untuk memrposes laporan dugaan pelanggaran etik Lili Pintauli Siregar tersebut.

"Jadi klarifikasi ya, sekarang Dewas itu lagi mengumpulkan bahan dan keterangan," tutur Albertina.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar kembali dilaporkan ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

(BACA JUGA:Laporan AS Soroti TWK dan Kasus Etik Lili Pintauli, KPK: Clear, Sanksi Sudah Dijalankan)

Laporan itu terkait dugaan penerimaan fasilitas menonton MotoGP Mandalika dari PT Pertamina. Fasilitas itu berupa akomodasi penginapan hingga tiket menonton MotoGP pada 18-20 Maret 2022.

"Benar ada pengaduan terhadap Ibu LPS (Lili Pintauli Siregar)," kata Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris saat dikonfirmasi, Selasa, 12 April 2022.

Ia mengatakan, Dewas KPK tengah memproses laporan tersebut. Tindak lanjut yang dilakukan berupa permintaan keterangan terhadap sejumlah pihak terkait.

(BACA JUGA:KPK Ajak Publik Hormati Proses Penanganan Dugaan Pelanggaran Etik Lili Pintauli Siregar)

Berdasarkan surat panggilan klarifikasi terhadap pihak terkait yang beredar, Dewas KPK turut meminta data pembelian mau pun sumber pembayaran pemesanan tiket MotoGP yang diduga diperuntukkan bagi Lili.

Dalam surat yang sama, Dewas KPK juga meminta data terkait pemesanan penginapan di Amber Beach Resort pada 16-22 Maret 2022.

Diketahui, ini bukan kali pertama Lili Pintauli dilaporkan ke Dewas KPK atas tuduhan pelanggaran etik.

(BACA JUGA:Lili Pintauli Siregar Diduga Langgar Kode Etik, Novel Baswedan Beri Respons Mengejutkan)

Sebelumnya, Dewas KPK pernah menjatuhkan sanksi berat berupa pemotongan gaji sebesar 40 persen dari total gaji pokok sebesar Rp4,6 juta atau sekitar Rp1,8 juta selama satu tahun kepada Lili Pintauli Siregar karena terbukti melanggar kode etik.

Dalam sidang musyawarah majelis etik yang terdiri atas Tumpak Hatorangan Panggabean, Albertina Ho, dan Harjono, Lili Pintauli Siregar dinyatakan terbukti melakukan dua perbuatan.

Pertama, Lili dinyatakan terbukti berkomunikasi secara langsung dengan pihak berperkara di KPK dalam hal ini Wali Kota nonaktif Tanjungbalai, M Syahrial.

(BACA JUGA:KPK Yakin Dewas Proses Laporan Etik Lili Pintauli Secara Profesional)

Kedua, Lili juga terbukti telah memanfaatkan posisinya sebagai pimpinan KPK untuk menekan Syahrial. Hal itu dilakukan agar pengurusan penyelesaian kepegawaian adik iparnya, Ruri Prihatini Lubis, pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kualo Tanjungbalai terkait pembayaran uang jasa pengabdian senilai Rp53,3 juta.

Berita Terkait