JAKARTA, FIN.CO.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta agar Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta beserta keluarga hidup sederhana dan tidak konsumtif.
Sebab, Pemprov DKI Jakarta sangat rentan terhadap godaan korupsi. Terlebih memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mencapai Rp80 triliun. Jumlah itu setara dengan APBD seluruh wilayah di Sumatera dan setara dengan APBD Banten, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DI Yogyakarta jika digabungkan.
“Mari membiasakan agar anak-anak dan keluarga kita hidup sederhana dan tidak konsumtif,” ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam program Bimbingan Teknis Keluarga Berintegritas, Kamis, 17 Maret 2022.
(BACA JUGA: Cabut Video Klip Indra Kenz dari YouTube, KPK: Perbuatan Bertentangan Nilai Antikorupsi)
Pada kesempatan yang sama, Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK Kumbul Kusdwidjanto Sudjadi memaparkan hasil Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS). IPAK adalah indeks yang mengukur tingkat pemahaman serta pengalaman masyarakat yang terkait prinsip antikorupsi.
Hasil IPAK-BPS (Juni 2021) menyebutkan, terdapat 24,56 persen dari total responden yang memaklumi sikap istri yang menerima uang tambahan dari suami di luar gaji atau penghasilan tanpa pertanyakan asal usulnya. Hasil survei KPK Tahun 2018 juga menyebutkan, hanya 6 persen pasangan suami-istri dari total responden yang menanamkan nilai integritas kepada anak sejak dini.
“Melihat ini, kita sampai pada kesimpulan bahwa pelaku korupsi itu tidak sendiri. Ada peran yang melibatkan keluarga, entah itu saudara, anak, atau pasangan. Kalau kita ingin Indonesia bebas korupsi, kita mulai dari unit terkecil yaitu keluarga,” kata Kumbul.
(BACA JUGA: Kasus Pencucian Uang Bupati Banjarnegara, KPK Sita Aset Senilai Rp10 Miliar)
Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mendukung program Bimtek Keluarga Berintegritas. Ia menyadari, pemahaman keluarga memberi arti dan pengaruh bagi perseorangan, sehingga terbentuk dan dibawa saat bersosialisasi menjadi bagian dari masyarakat.
“Apabila dalam keluarga telah tertanam nilai-nilai integritas, maka akan terwujud masyarakat yang interaksi anggotanya dilandasi nilai-nilai integritas. Sebaliknya, bila dalam keluarga tidak ditanamkan nilai-nilai integritas, maka keluarga akan menjadi pemicu pelanggaran terhadap nilai-nilai integritas di organisasi/masyarakat,” jelas Riza.
