Vaksinasi Banyak Masalah Termasuk Vaksin Kosong, DPR Bentuk Panja

fin.co.id - 23/01/2022, 10:01 WIB

Vaksinasi Banyak Masalah Termasuk Vaksin Kosong, DPR Bentuk Panja

Tenaga kesehatan menyuntikkan vaksin COVID-19 dosis ketiga jenis Pfizer kepada warga saat vaksinasi booster Covid-19 di RSUI, Depok, Jawa Barat, Rabu (12/1/2022). Program penyuntikan dosis ketiga atau booster vaksin Covid-19 dimulai hari ini (12/1/2022)

JAKARTA, fin.co.id - Baru-baru ini, publik dikejutkan dengan vaksin palsu dan vaksin kosong yang beredar di tengah masyarakat.

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani, menyoroti banyaknya masalah seputar vaksinasi, termasuk vaksin kosong.

Kata Netty, DPR berusaha membangun keyakinan kepada masyarakat, dengan menekan pemerintah untuk menggaungkan bahwa vaksin halal dan aman untuk masyarakat terutama anak-anak. 

(BACA JUGA: Polemik Pelat Nomor Dinas Polri Milik Arteria Dahlan, Dirlantas Membantah )

"Tapi, hal tersebut dirusak oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” kata Netty dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 22 Januari 2022. 

Pasca beredarnya video vaksin kosong, pelaku vaksin kosong di Medan sudah tertangkap dan dalam penanganan aparat kepolisian.

Menanggapi ramainya permasalahan vaksinasi, Komisi IX merespon akan membentuk panitia kerja khusus mendalami isu ini.

(BACA JUGA: Viral Nakes Diduga Suntikkan Vaksin Kosong, Polisi Bergerak Cepat)

“Akibat banyaknya permasalahan dari hulu ke hilir di sektor vaksinasi, membuat komisi IX bersepakat untuk membentuk panitia kerja (panja) vaksin,” kata Netty.

Tahap pembentukan ini sambil menunggu tiap fraksi mengutus anggotanya untuk bergabung ke dalam panja vaksin.

Panja ini selain merespon  dan menyoroti mengenai roadmap vaksin primer (dosis 1 dan 2), anggaran vaksin, target serta cakupan vaksinasi, juga berbagai isu dan permasalahan lainnya.

“Banyak hal yang akan kita dalami, sebut saja, jenis dan keteserdiaan logistik vaksin di lapangan dan rantai pasoknya, ketersediaan tenaga vaksinator, strategi tata kelola KIPI, sinkronisasi data vaksinasi," bebernya. 

Termasuk, upaya pengelolaan limbah vaksin yang sesuai dengan standar, vaksin untuk lansia dan vaksin untuk anak, vaksin booster, vaksin kedaluarsa, hingga keberpihakan pada vaksin dalam negeri.

Akhirnya, DPR berharap dengan terbentuknya panja ini membuat pemerintah lebih serius dan sungguh-sungguh dalam penanganan pandemi khususnya vaksinasi.

“Kita bentuk panja ini bukan untuk mengancam pemerintah, tapi ini adalah bentuk tugas counterpart sebagai pertanggungjawaban kepada rakyat,” tutup netty.

Dapatkan berita terkini langsung di ponselmu. Ikuti saluran FIN.CO.ID di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Vajztq

Admin
Penulis
-->