JAKARTA - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) berkomentar mengenai rencana pelaksanaan vaksinasi booster bagi masyarakat yang akan dimulai pada 12 Desember 2022 mendatang.
Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi mengatakan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dengan seksama sebelum pelaksanaan vaksinasi booster dilakukan.
Menurutnya, vaksin booster yang rencananya akan dilakukan terhadap 21 juta orang itu harus dipastikan tidak akan mengganggu pelaksanaan vaksinasi reguler. Selain itu, alangkah baik jika vaksinasi booster itu tidak berbayar alias gratis.
"Jika nantinya vaksinasi (booster) harus berbayar, kelompok rentan ekonomi/ PBI BPJS Kesehatan, haruslah gratis. Syukur - syukur semua bisa digratiskan," kata Tulus di Jakarta, Rabu, 5 Januari 2022.
BACA JUGA:
Belanja Infrastruktur Tembus Rp143,29 Triliun Selama 2021
RUU TPKS Jadi Usulan DPR, Alasannya Sudah Mendesak
Pemuda Muhammadiyah Dukung Polisi Tersangkakan Habib Bahar
Selanjutnya, apabila vaksin booster berbayar, YLKI meminta agar pemerintah bisa menetapkan HET (harga eceran tertinggi) dengan margin profit yang wajar. Dia berharap tidak ada praktik komersialisasi vaksin booster, apalagi upaya eksploitasi harga vaksin pada masyarakat.
"Pemerintah harus melakukan post market control secara ketat, agar tidak terjadi pelanggaran pada HET yang telah ditetapkan," pungkas Tulus. (git/fin)
