JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritik Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo yang mengapresiasi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) era Firli Bahuri dkk.
Kritik dilayangkan karena Tjahjo memuji KPK lantaran telah menangkap dua bekas menteri kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut ICW, apresiasi tersebut menunjukkan literasi pejabat di Indonesia masih rendah.
"Bagaimana tidak, ia hanya menilai KPK dari penangkapan Edhy Prabowo dan Juliari P Batubara semata," kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Jumat (24/12).
Padahal, menurut Kurnia, kualitas penanganan perkara Edhy dan Juliari hasilnya sangat buruk. Bahkan Pimpinan KPK terkesan enggan memproses hukum perkara suap ekspor benih lobster dan pengadaan bansos sembako di Kementerian Sosial.
Dalam perkara Edhy, dicontohkan Kurnia, KPK hanya menuntut mantan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut dengan hukuman lima tahun penjara.
"Bukankah pasal yang digunakan memungkinkan untuk tuntutan lebih berat lagi, misalnya 20 tahun penjara? Lalu, mengapa hanya dituntut satu tahun di atas pidana minimalnya?" kata Kurnia.
Sedangkan untuk perkara yang menjerat Juliari, mantan Menteri Sosial, kejanggalannya jauh lebih banyak lagi.
Di antaranya, menurut Kurnia, mulai dari waktu penggeledahan yang sangat lama, keengganan memanggil sejumlah pihak sebagai saksi, ketidakmauan mengembangkan tindak pidana suap, menghilangnya sejumlah nama politisi di dalam surat dakwaan KPK, hingga tuntutan yang sangat tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat.
"Selain itu, penyidik-penyidik yang menangani dua perkara itu juga diberhentikan secara paksa oleh Pimpinan KPK melalui Tes Wawasan Kebangsaan. Jadi, apa yang bisa dibanggakan dari KPK terkait OTT Edhy Prabowo dan Juliari P Batubara?" ucap Kurnia.
Sebelumnya, Tjahjo Kumolo memberikan apresiasi terhadap kinerja KPK. Tjahjo menyebut operasi tangkap tangan (OTT) terhadap dua menteri dalam satu periode merupakan hal yang jarang terjadi.
"Kami mengapresiasi kepada KPK yang salah satu poinnya adalah memperkuat sistem. Dengan memperkuat sistem inilah, KPK dipimpin oleh Pak Firli ini sudah menunjukkan hasil-hasil yang sangat signifikan. Jarang dalam satu periode dua menteri tertangkap OTT, beberapa kepala daerah, swasta, sampai ASN yang dari tahun ke tahun saya melihat masih ada kecenderungan meningkat," kata Tjahjo dalam webinar 'Launching Hasil Survei Penilaian Integritas 2021', Kamis (23/12). (riz/fin)
