JAKARTA - Seluruh kabupaten/kota ditarget harus sudah mencapai cakupan vaksinasi 80 persen pada akhir 2021. Hal ini dinilai penting untuk mencegah meluasnya penularan COVID-19. Terlebih varian Omicron kini sudah masuk ke Indonesia.
“Pemerintah mendorong untuk melakukan akselerasi seluruh kabupaten/kota. Targetnya, akhir tahun ini untuk mencapai angka 80 persen cakupan vaksinasi,” ujar Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi di Jakarta, Rabu (22/12).
Cakupan vaksinasi yang rendah dan didukung oleh mobilitas penduduk yang tinggi, akan berisiko menimbulkan kenaikan kasus COVID-19 di seluruh Tanah Air.
Karena itu, vaksinasi yang dilakukan harus lebih digencarkan dan dipercepat. "Percepatan vaksinasi itu juga perlu dilakukan bila melihat angka reproduktif efektif (Rt) di sejumlah provinsi. Ini terlihat mengalami kenaikan di atas angka 1. Kita harus waspada. Ada beberapa provinsi yang estimasi reproduksi efektifnya naik di atas angka 1. Pada pekan ini, kasus juga meningkat sedikit dibandingkan minggu lalu,” terangnya.
Berdasarkan data Kemenkes, per 20 Desember 2021, beberapa wilayah yang memiliki estimasi angka Rt di atas angka 1 antara lain Sulawesi Selatan (1,02), Nusa Tenggara Barat (1,04), Papua Barat (1,09), Kalimantan Timur (1,12), Jambi (1,13), Kalimantan Utara (2,23) dan Kepulauan Riau (2,28).
Dia menjelaskan, stok vaksin yang dimiliki negara cukup banyak. Terutama vaksin selain Sinovac. Namun, banyak sekali daerah dan masyarakat yang lebih memilih menunggu ketersediaan Sinovac dibandingkan merek lainnya.
"Untuk mempercepat terbentuknya kekebalan kelompok, khususnya dari varian Omicron, masyarakat jangan memilih merek vaksin. Segera lakukan vaksinasi dengan stok yang tersedia. Semua merek vaksin yang ada di Indonesi aman digunakan," tegasnya.
Pemerintah, lanjut Nadia, akan terus menggencarkan vaksinasi maupun edukasi vaksin hingga tingkat kelurahan dan desa. “Pemerintah memantau betul mobilitas ini. Jika kasus di atas 500, pemerintah akan melakukan pengetatan mobilitas. Tujuan pengetatan adalah untuk menekan kasus agar tidak melonjak,” pungkasnya. (rh/fin)
