JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Yudisial (KY) Sukma Violetta mengungkap pihaknya menerima 87 laporan masyarakat dan 51 surat tembusan terkait perkara sengketa pertanahan selama kurun Januari hingga November 2021.
"Dari jumlah tersebut, ada 65 permohonan pemantauan persidangan kasus pertanahan. Sementara 17 laporan menunggu kelengkapan, tiga laporan telah dianalisis, satu laporan memasuki pemeriksaan pendahuluan, dan satu laporan telah dilakukan sidang panel," kata Sukma dalam konferensi pers, Selasa (21/12).
Selain itu, KY melakukan pemantauan terhadap sidang sengketa tanah seperti penguasan tanah tanpa hak, sengketa waris, sertifikat ganda, dan perkara yang diduga terkait prkatik mafia tanah.
"KY telah melakukan 31 pemantauan sidang sengketa tanah sebagai upaya untuk mengawal persidangan yang adil bagi semua pihak yang berperkara. KY tidak akan masuk ke substansi perkara, karena KY mendorong independensi hakim dalam memutus perkara," jelas Sukma.
Sedangkan 31 permohonan lainnya tidak dapat dipantau KY dan tiga permohonan masih proses analisis.
Sukma menambahkan, KY telah menjalin sinergisitas dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian ATR/BPN terkait laporan masyarakat dan permohonan pemantauan sengketa tanah ini.
Bahkan, secara khusus, kata dia, Kementerian ATR/BPN telah memohonkan 13 sengketa tanah untuk dipantau oleh KY. Sebanyak 12 kasus telah dipantau dan 1 kasus tidak dipantau karena sudah putus. (riz/fin)
