JAKARTA - PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF menjalin sinergi dengan Pemerintah Daerah di Jawa Timur dorong peningkatan aksesibilitas pemilikan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan berpenghasilan tidak tetap yang terintegrasi di tiga Kabupaten di Jawa Timur yaitu Jombang, Tulungagung dan Sidoarjo.
Kerja sama tersebut ditandai dengan Penandatanganan Nota Kesepahaman terkait Program Perumahan Permukiman bagi masyarakat di masing-masing Kabupaten antara SMF dengan tiga Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang, Tulungagung, dan tiga BPR yang ditandatangani oleh Direktur SMF, Heliantopo, Bupati Jombang Mundjidah Wahab.
Penandatanganan juga dilakukan oleh Bupati Tulungagung Maryoto Birowo, Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kab. Sidoarjo, Achmad Zaini, Direktur Utama BPR Jombang Afandi Nugroho, Direktur Utama BPR Tulungagung, Suhermin, dan Direktur Utama BPR Delta Artha Sidoarjo Sofia Nurkrisnajati Atmaja pada Senin (13/12/2021) di Surabaya.
Pada kesempatan yang sama ditandatangani juga Perjanjian Induk Kerjasama terkait Program Perumahan Permukiman bagi masyarakat antara SMF dengan tiga BPR tersebut di atas.
Melalui kerja sama tersebut, SMF akan memberikan dukungan untuk program perumahan dan permukiman atas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang telah bekerja sama dengan asosiasi pengembang perumahan di Kabupaten Tulungagung, Jombang dan Sidoarjo, program perumahan dan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan tidak tetap (non fixed income) di Kabupaten Tulungagung, Jombang dan Sidoarjo untuk kepemilikan tanah dan renovasi rumah tidak layak huni (incremental housing).
BACA JUGA: Januari-September 2021, SMF Salurkan Pembiayaan Rp4,90 Triliun ke Penyalur KPR
Dukungan juga diberikan SMF untuk program pembangunan rumah di atas lahan sendiri bagi masyarakat di Kabupaten Tulungagung, Jombang dan Sidoarjo. untuk mengurangi backlog perumahan, pertukaran data dan informasi sehubungan dengan rencana kerjasama bidang perumahan dan permukiman di Kabupaten Tulungagung, Jombang dan Sidoarjo, serta dukungan Pemerintah Daerah dalam pertumbuhan perumahan dan permukiman di tiga kabupaten tersebut.
Direktur SMF, Heliantopo mengatakan bahwa kerja sama ini merupakan bagian dari komitmen SMF sebagai BUMN di bawah Kementerian Keuangan yang mengemban tugas sebagai Special Mission Vehicle Pemerinta untuk ikut terlibat aktif dalam mendukung percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) khususnya di sektor perumahan baik dari sisi supply maupun demand sesuai perluasan mandat yang telah diberikan oleh Pemerintah kepada SMF melalui penyaluran pembiayaan perumahan yang berkesinambungan, sehingga akses masyarakat untuk memiliki hunian yang layak dan terjangkau semakin terbuka.
/p>
“Program sinergi pemberian fasilitas pemilikan rumah ini merupakan bentuk nyata keberpihakan SMF kepada masyarakat Indonesia khususnya masyarakat kecil di daerah yang membutuhkan dan belum terfasilitasi untuk dapat memperoleh haknya dalam mendapatkan hunian yang layak. Hal ini merupakan wujud dari kehadiran negara untuk mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Dimana dana yang dialirkan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang digunakan sebesar-besarnya demi kesejahteraan masyarakat Indonesia,” Ungkap Heliantopo dalam keterangannya, Senin (13/12/2021).
BACA JUGA: SMF Gelontorkan Pembiayaan Rp15 Miliar Untuk Homestay Desa Wisata
Melalui sinergi ini ia berharap dapat memberikan dampak sosial ekonomi bagi masyarakat khususnya dalam kondisi sekarang ini di mana pandemi masih bergulir, diharapkan masyarakat dapat terbantu sehingga dapat kembali bangkit, bergerak dan berikhtiar untuk dapat meningkatkan taraf hidup dan perekonomiannya, yang pada gilirannya nanti juga dapat ikut mendukung PEN. “Kami optimis sinergi ini dapat memberikan kontribusi kepada percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional serta mendorong peningkatan akses pemilikan hunian yang layak dan terjangkau khususnya di berbagai daerah di Indonesia,” ucapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali dalam keterangan sambutannya menuturkan bahwa Sidoarjo dengan karakteristik sebagai daerah industri dan tujuan urbanisasi menjadikan Kabupaten Sidoarjo membutuhkan tingkat hunian yang tinggi, disamping itu Masyarakat yang masih dibawah garis kemiskinan dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) serta non-fixed income juga membutuhkan hunian tetap atau rumah layak huni.
“Seringkali MBR dan Non Fix Income ini tidak lolos analisa bank, maka dari itu Pemerintah harus memiliki solusi pengaturan bantuan, kemudahan-kemudahan pembiayaan perumahan yang diberikan oleh Pemerintah dalam bentuk KPR Bersubsidi yang disalurkan melalui Bank Pelaksana,” ungkapnya.
