-advertisement-
-advertisement-
HomeHukum dan KriminalYLBHI Sebut Putusan Soal UU Cipta Kerja Seolah Bukti MK Tunduk ke...

YLBHI Sebut Putusan Soal UU Cipta Kerja Seolah Bukti MK Tunduk ke Pemerintah

JAKARTA – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengibaratkan putusan Mahkamah Agung (MK) yang memerintahkan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diperbaiki dalam jangka waktu dua tahun telah membuktikan kekahwatiran publik atas tunduknya MK terhadap pemerintah.

YLBHI menyebut putusan tersebut hanya kompromi semata. Pasalnya, meski menyatakan UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 serta inkonstitusional bersyarat, MK memberikan putusan yang menggantung dan tidak berbanding lurus dengan logika hukum dan UU.

“Seharusnya MK membuat putusan dengan menyatakan batal saja, sehingga tidak membuat bingung dan mentoleransi pelanggaran,” bunyi keterangan resmi YLBHI bersama 17 LBH se-Indonesia, Kamis (25/11).

YLBHI menegaskan alih-alih memperjelas, putusan tersebut justru menimbulkan ketidakpastian hukum. Terlebih empat dari sembilan hakim menyatakan dissenting opinion yang berpendapat UU Cipta Kerja telah sesuai dengan konstitusi.

“Putusan MK ini seolah menegaskan kekhawatiran masyarakat sipil terhadap MK yang tunduk pada eksekutif menjadi terbukti,” kata YLBHI.

Meski demikian, menurut YLBHI, putusan MK dapat dimaknai bahwa pemerintah dan DPR telah melanggar konstitusi dan prinsip pembuatan undang-undang dalam menyusun UU Cipta Kerja.

Namun, YLBHI menekankan putusan itu menggambarkan kekeliruan yang prinsipil.

“Dari putusan MK ini juga pemerintah tidak bisa memberlakukan dulu UU Cipta Kerja dan menghentikan segala proses pembuatan dan penerapan semua aturan turunannya,” tegas YLBHI. (riz/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

-advertisement-
-advertisement-