-advertisement-
-advertisement-
HomeHukum dan KriminalKPK Sebut Nasib Permohonan JC Eks Penyidiknya di Tangan Jaksa

KPK Sebut Nasib Permohonan JC Eks Penyidiknya di Tangan Jaksa

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut nasib permohonan justice collaborator (JC) yang diajukan mantan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju berada di tangan jaksa.

Maka dari itu, KPK menyarankan Robin untuk kooperatif selama persidangan jika ingin permintaan JC dikabulkan.

“Karena jaksa kan pasti melihat proses persidangan seperti apa sikap yang bersangkutan,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (25/11).

Alex menyebut permohonan JC merupakan hak Robin sebagai terdakwa dalam kasus suap penanganan perkara di Tanjungbalai. Meski terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi.

“Yang penting itu, bukan pelaku utama,” ujar Alex.

Jaksa juga akan berkoordinasi dengan penyidik terkait sikap Robin dalam tahap penyidikan. Jaksa nanti akan membandingkan sikap Robin di tahap penyidikan dan persidangan untuk merekomendasikan hakim mengabulkan JC Robin.

“Apakah keterangannya itu konsisten dengan persidangan misalnya, kan beberapa malah yang bersangkutan malah mencabut kalau nggak salah ya berita acara pemeriksaannya,” tutur Alex.

Diketahui, KPK masih menganalisis permohonan pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum (justice collaborator) yang diajukan oleh mantan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju.

“Prinsipnya, permohonan JC (justice collaborator) merupakan hak terdakwa yang harus kita hormati bersama dalam suatu proses penegakan hukum demi keadilan. Selanjutnya, tim akan menganalisis apakah permohonan ini sudah sesuai dengan syarat dan ketentuan pemberian status JC terhadap terdakwa sebagaimana ketentuan yang berlaku atau belum,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Selasa (23/11).

Saat sidang untuk terdakwa advokat Maskur Husain pada Senin (22/11), Stepanus Robin Pattuju dihadirkan sebagai saksi. Ia pun mengajukan diri sebagai JC.

“Tim Jaksa KPK maupun majelis hakim tentu akan mempertimbangkan secara komprehensif seluruh fakta-fakta dalam persidangan tersebut,” tambah Ali.

Ketentuan untuk mendapat status JC diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011. (riz/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

-advertisement-
-advertisement-