Bendungan Pamukkulu Untuk Peningkatan IP Kabupaten Takalar Sulsel

  TAKALAR - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan pembangunan Bendungan Pamukkulu di hulu sungai Pamukkulu di desa Kale Ko'Mara, Kecamatan Polong Bangkjeng Utara, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan (Sulsel) dengan anggaran senilai Rp1,6 triliun. Bendungan berkapasitas tampung 4,95 juta meter kubik dengan luas genangan 460 juta hektare itu nantinya akan meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) wilayah irigasi seluas 6.256 hektare, dari yang semula 150 persen (padi-palawija), menjadi 250 persen (padi-padi-palawija). Hal itu disampaikan oleh Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR, Adenan Rasyid, dalam agenda press tour Forwapu di Kabupaten Takalar, Sulsel, Rabu (10/11/2021). Tak hanya meningkatkan IP pertanian, Bendungan Pamukkulu juga berfungsi untuk penyediaan air baku Kota Takalar dengan kapasitas 160 liter per detik, pengendalian banjir, konservasi air, pariwisata hingga memiliki potensi untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dengan kapasitas 4,3 MegaWatt (MW). BACA JUGA: Canggihnya IPAL Losari Yang di Bangun PUPR, Dari Limbah Domestik Bisa Jadi Air Layak Minum "Irigasi eksisting kita ini kan ada 6 ribuan hektare, dan itu IP-nya 150 artinya Padi-Palawija, ada satu musim yang tidak bisa ngapa-ngapain karena kurang air. Dengan adanya Bendungan Pamukkulu ini kita naikkan IP nya jadi 250, yaitu Padi-Padi-Palawija. Yang sebelumnya hanya Padi-Palawija. Ini luar biasa, dari yang setahun hanya bisa menanam padi sekali, sekarang dua kali dan juga Palawija," ungkap Adenan menjawab pertanyaan Fin.co.id, di lokasi pembangunan Bendungan Pamukkulu, Takalar, Rabu (10/11/2021). [caption id="attachment_571823" align="alignnone" width="668"] Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR, Adenan Rasyid (tengah), dalam agenda press tour Forwapu di Kabupaten Takalar, Sulsel, Rabu (10/11/2021). (Arief/Birkompu)[/caption] Adenan mengungkapkan, Bendungan Pamukkulu telah mengalami perpanjangan kontrak pembangunan hingga tahun 2024. Meski begitu, pihaknya tetap mengupayakan agar konstruksi bisa selesai lebih cepat dibandingkan masa habis kontrak pada 2024 mendatang. "Meski (Kontrak pembangunannya) sudah diperpanjang hingga 2024, tapi saya tetap push, saya minta 2023 sudah selesai, jadi ada semangat percepatan disitu," tegasnya. BACA JUGA: Sim Salabim, Proyek RS UIN Alauddin Makassar yang Mangkrak 5 Tahun, Selesai Konstruksi Awal 2022 Dia melihat dari pengalaman Bendungan Karalloe yang pembangunannya sudah hampir tuntas dan akan segera diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Padahal, masa kontrak pembangunan bendungan tersebut baru habis pada Desember 2021. Adenan mengungkapkan optimisme tersebut karena didukung oleh Pemerintah Daerah (Pemda), baik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan maupun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Takalar. “Kita komunikasi aktif dengan bupati dan wakil bupati, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sulawesi Selatan, untuk mencari solusi bila ada permasalahan di lapangan,” lanjutnya. BACA JUGA: Tunjang Pembelajaran Mahasiswa UNM, Kementerian PUPR Bangun Rusun Rp13,46 Miliar Bendungan Pamukkulu dibangun di bagian hulu Sungai Pappa di Desa Ko’mara, Kecamatan Polong Bangkeng Utara, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan. Artinya, lokasi infrastruktur SDA ini kurang lebih sejauh 50 kilometer dari arah selatan Kota Makassar. Konstruksi Bendungan Pamukkulu dikerjakan dalam dua paket pekerjaan, paket I dilaksanakan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dan PT Daya Mulia Turangga dengan skema kerja sama operasi (KSO). Untuk paket I, nilai konstruksi bendungan mencapai sebesar Rp 852,4 miliar yang sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sedangkan paket II dikerjakan oleh PT Nindya Karya Wilayah V dengan kontrak senilai Rp 811,4 miliar, termasuk PPN. Sehingga, total nilai kontrak bendungan seluas 6.000 hektar ini menelan anggaran sebesar Rp 1,6 triliun. Adapun konsultan supervisi bendungan yaitu KSO PT Indra Karya, PT Virama Karya, serta PT Bina Karya (Persero). (git/fin)