Upaya RI Dorong Pemulihan Ekonomi Global dalam Presidensi G20 Tahun 2022

ROMA - Fokus Pemerintah seluruh negara di dunia saat ini adalah pemulihan dari pandemi. Oleh sebab itu, Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022 akan menjadi sangat penting dalam mengatasi masalah ini.

G20 harus menjadi prime mover untuk membantu negara-negara di dunia keluar dari pandemi dengan menjadi bagian dari solusi mengatasi kesenjangan akses dan kecepatan vaksinasi. Selain itu, G20 harus mendorong kerja sama pemulihan ekonomi guna mewujudkan tata kelola ekonomi dunia yang lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan.

Hal ini disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Roma, 30-31 Oktober 2021 topik I “Ekonomi dan Kesehatan Global”.

Sebagaimana diketahui, pandemi Covid-19 terus memberikan dampak yang besar terhadap perekonomian dunia. Saat ini, pemulihan global terjadi secara divergen atau tidak merata, di mana beban yang jauh lebih besar ditanggung oleh penduduk yang berada di negara emerging dan berkembang.

Tidak hanya itu, pandemi juga berdampak paling signifikan pada kelompok penduduk miskin, wanita, disabilitas, lansia, dan anak-anak. Pemerintah Indonesia sebagai Presidensi G20 Tahun 2022 akan memastikan tercapainya diskusi yang mencerminkan urgensi besar tersebut dan berupaya menghasilkan solusi yang nyata untuk mengatasi tantangan tersebut.

Presidensi G20 tahun 2022 adalah presidensi Indonesia pertama kalinya sejak G20 terbentuk.

“Dalam sejarahnya, G20 memang berkontribusi menangani masalah ekonomi berbagai wilayah di dunia. Forum ini menjadi forum yang sangat efektif menyelesaikan permasalahan global seperti krisis keuangan yang dimotori oleh negara-negara perekonomian terbesar di dunia. Tahun 2022 akan menjadi sejarah baru bagi kiprah G20 dengan presidensi Indonesia. Oleh sebab itu, kita akan memastikan arah diskusi mampu mengkatalisasi kerja sama antar negara agar terjadi pemulihan yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu, Febrio Kacaribu dalam keterangannya, Senin (1/11/2021).

Menjawab kebutuhan global ini, Pemerintah Indonesia memiliki agenda-agenda prioritas baik pada jalur Sherpa maupun jalur keuangan yang lebih fokus pada isu ekonomi dan keuangan internasional.

Agenda-agenda prioritas pada jalur keuangan (finance track) yang diusulkan Indonesia di antaranya akan fokus pada penanganan isu-isu global terkini seperti exit policy. Langkah yang akan dilakukan untuk agenda prioritas ini salah satunya dengan diskusi mendalam tentang peningkatan pengawasan dan pemantauan risiko global.

Kebijakan smooth exit strategy akan dilakukan dengan tetap memperhatikan kondisi masing-masing negara yang berbeda-beda. Indonesia juga akan merumuskan rancangan strategi terukur untuk menarik kembali stimulus fiskal dan moneter di masa pandemi secara bertahap serta disesuaikan dengan perkembangan dan kecepatan pemulihan antar negara.

Selain itu, pengembangan pilihan kebijakan dalam mengatasi masalah neraca sektor publik maupun swasta juga akan terus dilakukan.

Adapun agenda prioritas lainnya yaitu mengatasi isu scarring effect yang dapat menghambat potensi pertumbuhan pada jangka menengah - panjang. Pemerintah akan mendorong dilakukannya realokasi tenaga kerja untuk mengatasi isu pengangguran serta mendorong peningkatan kreativitas dan produktivitas.

Di samping itu, realokasi modal juga akan terus diupayakan sebagai langkah untuk mengatasi permasalahan stagnansi tingkat produksi dan operasional, dalam rangka mendukung pertumbuhan investasi.

Dalam mengatasi scarring effect, perlu adanya keseimbangan melalui upaya untuk meningkatkan produktivitas, menjaga laju pertumbuhan, dan tetap waspada mencegah terjadinya kembali lonjakan kasus Covid-19 dan mutasi virus.