JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut tindakan korupsi merusak tatanan ekonomi Indonesia. Korupsi juga disebut mewarisi malapetaka untuk anak cucu bangsa.
"Gara-gara suap ekspolitasi sumber daya alam tidak terkendali, sehingga mewarisi malapetaka kepada anak cucu," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron melalui keterangan tertulis, Rabu (27/10).
Ghufron mengatakan, korupsi membuat masyarakat sulit menikmati hasil terbaik dari proyek yang dijanjikan pemerintah. Hal ini karena adanya tindakan korupsi yang membuat kontraktor harus menurunkan kualitas untuk memberikan uang ke pejabat daerah.
Pejabat daerah juga dituntut korupsi karena mahalnya sebuah kursi. Tindakan korupsi diambil pejabat daerah demi mengembalikan modal untuk merebut kursi.
"Anomali yang hanya terjadi di Indonesia ketika banyak yang mau jadi bupati dengan mengeluarkan biaya mahal sekitar Rp5 miliar sampai Rp10 miliar, sangat jauh dibandingkan dengan hartanya," ujar Ghufron.
Tindakan korupsi juga diyakini Ghufron sebagai pengkhianat bangsa.
"Tujuan nasional sesuai pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial, tidak akan terwujud," tutur Ghufron. (riz/fin)
