JAKARTA - Fadjroel Rachman resmi menjadi Duta Besar (Dubes) Kazakhstan. Posisi juru bicara (jubir) presiden kini kosong. Menteri Sekretaris Kabinet (Menseskab) Pramono Anung didorong untuk dijadikan jubir.
"Saya mengharapkan Menseskab bisa merangkap jubir. Karena seharusnya, juru bicara itu harus punya akses kepada rapat kabinet," kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Gelora, Fahri Hamzah di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/10).
Menurutnya, selama ini jubir presiden tidak memiliki akses untuk mengikuti rapat kabinet. Menurutnya, ke depan kerja jubir tidak boleh lagi seperti itu.
"Selama ini para jubir nggak ada yang punya akses ke rapat kabinet. Dia nyari-nyari berita sendiri di internet. Terus baru ngomong. Menurut saya itu bggak boleh," tegasnya.
Dia mencontohkan Amerika Serikat (AS). Di sana, jubir Presiden setingkat dengan menteri. Dikatakan, jabatan yang memiliki tugas mensosialisasikan program pemerintah tidak bisa diemban figur yang setengah hati.
"Jubir itu harus ada dalam rapat kabinet. Di Amerika Serikat jubir itu setingkat menteri. Press Secretary namanya. Harusnya begitu. Jangan figur yang ecek-ecek. Jadi harus betul-betul solid. Supaya Presiden terbantu di dalam mensosialisasikan ide-ide pemerintah," paparnya.
Presiden Joko Widodo sampai saat ini juga belum memberikan arahan siapa yang akan menjadi jubir. "Sampai saat ini belum ada arahan Presiden. Di istana sudah ada Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, dan KSP," ujar kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Bey Machmudin. (rh/fin)
