Butuh Dukungan Infrastruktur, Bupati Sitaro Temui Sekretaris BNPP

JAKARTA - Kabupaten Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Provinsi Sulawesi Utara, khususnya pada Kecamatan Lokasi Prioritas yakni Kecamatan Siau Barat perlu mendapatkan dukungan dari Kementerian/Lembaga anggota Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) berupa peningkatan infrastruktur dasar antara lain transportasi baik jalan maupun moda, sarana prasarana kesehatan, dan air bersih.

Hal ini disampaikan Bupati Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) Evangelian Sasingen saat berkunjung ke Kantor BNPP bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kepala Dinas Perhubungan, saat berkunjung ke Kantor BNPP bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kepala Dinas Perhubungan, dikutip Selasa (19/10/2021).

Evangelian menyampaikan terima kasih atas dukungan BNPP, serta menyampaikan gambaran berbagai potensi di daerah yang belum dapat dioptimalkan karena terkendala terbatasnya infrastruktur. Evangelian mengatakan Kabupaten Sitaro berada di wilayah rawan bencana karena berada di gugus pulau dengan aktivitas gunung api sangat aktif.

Saat ini kondisi di Kabupaten Sitaro terbatas, hal ini terjadi pada sarpras kesehatan, sarana perhubungan dimana jalan lingkar putus akibat bencana, kurangnya sumber air bersih sehingga masyarakat masih mengandalkan air hujan sebagai sumber air baku, serta pasokan bahan makanan dan logistik yang berasal dari luar daerah dimana pengirimannya sangat bergantung pada kondisi cuaca.

Kondisi inilah yang membuat Bupati Sitaro berkunjung ke Kantor BNPP dan menyampaikan usulan peningkatan sarana dan prasarana layanan dasar di Kabupaten Sitaro yang berbatasan laut dengan negara Filipina dan Malaysia.

"Saat ini kemampuan APBD Kabupaten Sitaro sangat terbatas untuk mengakomodir pembangunan sehingga diharapkan dapat masuk dalam pembiayaan APBN. Untuk itu diusulkan melalui BNPP untuk mendapatkan dukungan dari sektor terkait anggota BNPP berupa peningkatan infrastruktur dasar antara lain transportasi baik jalan maupun modanya, sarpras kesehatan, dan air bersih. Sebagian besar masyarakatnya adalah nelayan dan petani kebun memerlukan dukungan untuk pemberdayaan dan sarana-prasarana pendukungnya," ujarnya.

BACA JUGA: BNPP Rencanakan Sambangi Dua Pulau Kecil Terluar di Kabupaten Natuna

Settap BNPP merespon positif terhadap kunjungan yang dilaksanakan oleh Bupati Sitaro. Sekretaris BNPP, Restuardy Daud, mengapresiasi keseriusan Pemda Sitaro yang memberikan perhatian khusus pada pembangunan daerah terutama dalam rangka memperkuat wilayah perbatasan negara.

Restuardy menyampaikan tugas dan fungsi BNPP selaku lembaga negara yang ditugaskan untuk mengkoordinasikan pembangunan dan pengelolaan perbatasan negara secara lintas sektor. Pembangunan perbatasan merupakan prioritas dan mendapat atensi nasional yaitu Presiden Joko Widodo (Jokowi), dan Mendagri Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala BNPP hingga berbagai dokumen perencanaan.

Dalam konteks program dan kegiatan di perbatasan negara, BNPP telah menyusun dokumen Rencana Induk (Renduk) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (Pengelolaan BWN-KP) yang memuat seluruh kegiatan K/L di kawasan perbatasan negara secara terintegrasi.

Dari hasil identifikasi, beberapa kegiatan yang diusulkan oleh Pemkab Sitaro telah terakomodir dalam Renduk 2020-2024 diantaranya rencana pembuatan pengaman pantai (Boulder) di Kecamatan Siau Barat, dan rencana Pembangunan RS Pratama di Makalehi serta penyediaan alat kesetahannya, serta bantuan bagi nelayan.

Restuardy menuturkan hal urgent bagi Kabupaten Sitaro adalah peningkatan infrastruktur transportasi yang diharapkan dapat membuka simpul keterisolasian dan interaksi masyarakat antar pulau dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Mengingat untuk Tahun 2022 program/kegiatan sudah dibahas dan disusun, usulan Pemda Kabupaten Sitaro menjadi masukan dalam pembahasan penyusunan dokumen perencanaan Renaksi Tahun 2023.

"Terhadap berbagai usulan yang disampaikan, prinsipnya akan dibahas lebih lanjut dengan K/L terkait dalam forum perencanaan yakni Kemenhub, Kemen PUPR, dan Kemenkes, sementara yang belum ada dalam dokumen perencanaan menjadi masukan untuk pembahasan dengan KL terkait dan skema pembiayaan lainnya serta tentunya kami juga akan melihat secara komprehensif melalui RPJMN dan RKP," kata Restuardy. (nrm/git/fin)