JAKARTA - Deklarasi capres atau cawapres di PDIP harus melalui keputusan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri. Siapapun yang melanggar akan dikenai sanksi. Tak hanya untuk pendukung Ganjar Pranowo. Pendukung Puan Maharani juga diperlakukan sama.
"Sanksi ini berlaku untuk seluruh kader. Jadi mereka ditugaskan partai memimpin struktur. Maka mereka harus mengerti aturan-aturan yang berlaku di partai. Ini bukan kecuali. Semua kader-kader partai yang terikat, terlibat dalam kongres harus tahu itu," tegas Ketua bidang Kehormatan Partai DPP PDIP, Komarudin Watubun di Jakarta, Jumat (15/10).
Dia menegaskan kewenangan memilih capres dan cawapres ada di tangan Megawati. Aturan itu merupakan keputusan kongres di Bali beberapa tahun lalu.
Anggota DPR RI itu menegaskan seluruh pengurus PDIP harus mengerti dan wajib mentaati aturan partai. Jika kader yang ingin menyampaikan aspirasi, lanjut Komarudin, dapat disampaikan melalui forum resmi. Bukan dideklarasikan.
"Saya harap, sebagai Ketua Dewan Kehormatan, sebagai yang ditugaskan oleh Ketua Umum melihat penegakan kode etik, disiplin dalam partai. Saya meminta mereka, struktur partai, untuk tegak lurus, berpegang teguh dalam aturan partai. Yang di dalamnya juga membuat keputusan itu," papar Komarudin.
Dia meminta semua kader PDIP menahan diri. Baik yang di pusat maupun di daerah. Hal ini disampaikan menanggapi adanya istilah banteng dan celeng. "Itu kan hanya perumpamaan saja. Tidak perlu ditanggapi serius," pungkasnya. (rh/fin)
