-advertisement-
-advertisement-
HomeEkonomiUU HPP Jadi Tonggak Baru Reformasi Sistem Perpajakan Di Indonesia

UU HPP Jadi Tonggak Baru Reformasi Sistem Perpajakan Di Indonesia

 

JAKARTA – Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang baru saja disahkan merupakan tonggak baru dalam sejarah reformasi Perpajakan di Indonesia.

Pengamat perpajakan Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Fajry Akbar, mengatakan bahwa reformasi pajak dalam UU HPP tak hanya terbatas ketentuan terkait PPN namun juga ketentuan terkait KUP, PPh Badan, PPh OP, Pajak Karbon, dan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak.

“Perlu kita sadari, reformasi perpajakan dalam UU HPP bukanlah semata karena urgensi untuk menutupi defisit anggaran semata namun jauh dari itu, ini merupakan perubahan struktural dan jangka panjang,” kata Fajry dalam keterangan tertulisnya, Jumat (8/10/2021).

Beberapa isu dalam UU KUP bahkan sudah ditelaah dan dikaji jauh sebelum adanya pandemi. Revisi UU Perpajakan juga bukanlah barang baru dan pernah diajukan jauh sebelum pandemi. Beberapa poin dalam revisi UU Perpajakan telah diajukan semenjak era Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, namun selalu kandas karena tak ada dukungan politik di DPR.

BACA JUGA: Catat! Pekerja Bergaji Rp4,5 Juta Bebas Pajak

“Dan ini merupakan kesempatan yang tak bisa dilewatkan oleh pemerintah,” ujar Fajry.

Secara historis, reformasi perpajakan secara masif dan yang menghasilkan terobosan baru terjadi pada masa kondisi sulit. Krisis keuangan tahun 2008 melahirkan banyak reformasi perpajakan seperti BEPS Action Plan dan menjadi pemicu akselerasi automatic exchange of information (AEOI) termasuk konsensus global atas minimum tax yang pada dasarnya berakar dari krisis keuangan global 2008.

“Dalam konteks Indonesia, UU Perpajakan sendiri sudah lama sekali belum melakukan revisi. UU KUP, UU PPh, dan UU KUP terakhir direvisi pada tahun 2007, 2008, dan 2009. Sudah lebih dari satu dekade UU Perpajakan kita tak diperbaharui. Oleh karena itu, dari segi timing UU KUP di tahun 2021 ini memang sudah tepat,” jelas Fajry.

Lahirnya UU HPP bukanlah pengganti reformasi pajak lainnya namun pelengkap dan penyempurna reformasi pajak yang terus dilakukan oleh Pemerintah. Di samping UU HPP, pemerintah terus melakukan perbaikan dan reformasi pajak secara berkala. Namun, perbaikan tersebut hanya terbatas pada cakupan regulasi yang ada. Untuk itu, pemerintah memang perlu merevisi UU jika ingin melakukan reformasi secara menyeluruh dan masif.

Lebih lanjut, reformasi yang dilakukan secara berkala tersebut memang perlu disokong oleh kebijakan baru, yang mana hanya dapat dilakukan dalam konteks merevisi UU Perpajakan yakni UU HPP.

UU HPP tak sebatas menguntungkan Pemerintah, dalam hal ini otoritas perpajakan, namun juga menguntungkan berbagai pihak seperti wajib pajak bahkan bagi lingkungan. UU HPP ini memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi wajib pajak seperti pengaturan kembali pajak masukan dan penegakan hukum yang mengedepankan ultimum remedium.

Bagi lingkungan, pengenaan Pajak Karbon merupakan salah satu peran pemerintah untuk mengatasi masalah perubahan iklim.

“Dengan demikian, ini adalah keberhasilan sinergi antara pemerintah dengan DPR,” pungkas Fajry. (git/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

-advertisement-
-advertisement-