JAKARTA - Sebanyak 56 pegawai nonaktif KPK bakal melakukan konsolidasi alias berembuk untuk menyikapi rencana Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merekrut mereka untuk bekerja di Polri.
"Kami masih konsolidasi bersama dahulu dengan 56 pegawai lainnya dan semua stakeholder antikorupsi untuk menyikapi kebijakan pemerintah ini," kata Direktur Sosialisasi dan Kampanye nonaktif KPK Giri Suprapdiono ketika dikonfirmasi, Rabu (29/9).
Menurut dia, banyak hal yang perlu diklarifikasi terkait rencana kebijakan Sigit tersebut.
"Nanti akan kami sampaikan setelah ada kejelasan sikap kami," ucapnya.
Kendati demikian, pihaknya mengapresiasi Sigit yang menyampaikan sikap terkait permasalahan pelaksanaan TWK pegawai KPK.
Meksi, kata dia, rencana tersebut masih bertentangan dengan keinginan para pegawai nonaktif untuk kembali bekerja memberantas korupsi di KPK.
Dirinya pun berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menyampaikan sikap terkait TWK pegawai KPK kepada publik.
"Kami mengapresiasi sikap Bapak Kapolri dalam hal ini, walau masih jauh dari harapan utama kami, kembali memberantas korupsi di KPK. Semoga Bapak Presiden (Joko Widodo) juga menyampaikan kepada publik sikap beliau," kata dia.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan lembaganya siap merekrut 56 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bakal diberhentikan dengan hormat pada 30 September 2021 karena tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).
Sigit mengaku telah mengirimkan surat kepada Jokowi pada Jumat (24/9) lalu. Isinya meminta persetujuan Jokowi terkait perekrutan 56 pegawai KPK gagal TWK. Dirinya pun mengatakan sudah mengantongi izin tersebut.
"Kami berkirim surat kepada Bapak Presiden untuk memohon terhadap 56 orang yang melaksanakan tes TWK, yang tidak lulus dites, tidak dilantik jadi ASN KPK, untuk bisa kami tarik, kemudian kami rekrut menjadi ASN Polri," kata Sigit kepada wartawan saat kunjungan kerja di Papua, Selasa (28/9).
Surat itu kemudian mendapatkan balasan. Jokowi merestui usulan dari Kapolri.
"Kemudian kemarin, tanggal 27 kami mendapatkan surat jawaban dari Bapak Presiden melalui Mensesneg secara tertulis. Prinsipnya, beliau setuju 56 pegawai KPK tersebut untuk bisa menjadi ASN Polri," ujar Sigit.
Diberitakan, sebanyak 56 pegawai KPK yang tak lulus TWK bakal diberhentikan secara hormat pada 30 September 2021 mendatang. Sementara satu orang lainnya pensiun.
Para pegawai KPK itu di antaranya penyidik senior Novel Baswedan, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi Giri Suprapdiono, hingga Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi (PJKAKI) Sujanarko yang kini telah pensiun. (riz/fin)
