JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka penyidikan baru terkait dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR dan Pengesahan APBD Kabupaten Muara Enim tahun 2019.
"Pada kegiatan ini Tim Penyidik telah melakukan penggeledahan sejumlah ruangan di DPRD Muara Enim dan juga telah melalukan pemeriksaan terhadap beberapa orang saksi," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Rabu (29/9).
Sejauh ini, kata dia, tim masih terus mengumpulkan alat bukti dan memanggil para saksi guna melengkapi keterangan yang dibutuhkan pada proses penyidikan.
Meski demikian, Ali belum memerinci pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka mau pun konstruksi perkaranya.
Sebagaimana kebijakan terbaru KPK, pengumuman tersangka mau pun konstruksi perkara bakal dilakukan usai upaya penangkapan atau penahanan.
"KPK akan terus menyampaikan update penanganan perkaranya agar masyarakat bisa turut mengawal dan mengawasinya sebagai bentuk transparansi terhadap pelaksanaan tugas-tugas pemberantasan korupsi," ucap Ali. (riz/fin)
