JAKARTA - Selama masa pandemi COVID-19, pemerintah gencar menyosialisasikan PeduliLindungi. Selain untuk mengunduh sertifikat vaksinasi, aplikasi ini juga digunakan untuk memonitor pergerakan orang serta memantau perkembangan Corona di Indonesia. PeduliLindungi juga diwajibkan di sejumlah pusat perbelanjaan dan perkantoran.
/p>
Di sisi lain, jika aplikasi ini dikembangkan, maka bisa berpotensi merain keuntungan besar. Misalnya, dipakai sebagai alat pembayaran digital. Ke depan, metode pembayaran nontunai bakal terus meningkat.
/p>
"Potensinya cukup besar. Karena Indonesia diproyeksikan sebagai salah satu negara ekonomi digital terbesar dalam beberapa tahun nanti. Jadi, penggunaan mata uang digital pembayaran non-cash akan semakin banyak diminati oleh masyarakat," ujar Peneliti ekonomi senior Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy di Jakarta, Minggu (26/9).
/p>
Dia menyebut pembayaran nontunai memang menjadi pilihan masyarakat. Apalagi selama pandemi COVID-19. Tujuannya menghindari pembayaran tunai yang berpotensi menjadi salah satu sumber penularan COVID-19.
/p>
"Data terakhir menunjukkan nilai transaksi pembayaran non-cash itu mencapai sekitar Rp160 triliun pada 2020. Sementara volume transaksinya mencapai Rp 12 miliar," imbuhnya.
/p>
Melihat potensi besar itu, dia menilai wajar jika Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan ingin menjadikan PeduliLindungi sebagai alat pembayaran digital.
/p>
Namun, pemerintah terlebih dahulu harus membenahi masalah keamanan data. Sebab, data-data masyarakat Indonesia selama satu tahun terakhir berhasil diakses pihak tidak bertanggung jawab. Termasuk aplikasi PeduliLindungi.
/p>
"Ada beberapa kelompok masyarakat yang belum memahami secara utuh terkait pembayaran non-cash dan risiko yang ada di apa di baliknya. Menurut saya memang risiko dan masalah keamanan data ini harus dibenahi terlebih dahulu," tuturnya.
/p>
Yusuf menilai penggunaan Aplikasi PeduliLindungi sebagai alat pembayaran digital tidak mempengaruhi minat masyarakat untuk melakukan vaksinasi.
/p>
Masyarakat akan lebih terdorong melakukan vaksinasi jika diberikan insentif. "Yang tidak kalah penting bagaimana distribusi vaksin. Karena bisa saja kesediaan masyarakat untuk vaksinasi itu tinggi, tapi terganjal distribusi," tutup Yusuf.
/p>
Seperti diketahui, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menginginkan aplikasi PeduliLindungi dikembangkan menjadi alat pembayaran digital. Alasannya, Indonesia telah berhasil menggarap QRIS yang digagas Bank Indonesia.
/p>
Pemanfaatan PeduliLindungi sebagai sistem pembayaran dinilai sebagai dukungan meningkatkan inklusi keuangan digital. Yakni memperluas pasar produk-produk lokal. Seperti UMKM. Sehingga pasar digital Indonesia lebih siap dan berdaya saing baik dari sisi hulu maupun hilir.(rh/fin)
/p>/p>
