Pemerintah Tumpuk Utang, Gerindra: Korupsi Merajalela, APBN Tidak Tepat Kemiskinan Semakin Meningkat

JAKARTA - Pemerintah harus lebih berhati-hati dalam mengelola utang luar negeri Indonesia. Saat ini hampir mendekati Rp6 ribu triliun yang tercatat pada Juli 2021.

Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad mengingatkan, pemerintah hati hati menumpuk utang. "Jika korupsi masih terus merajalela, belanja APBN tidak tepat sasaran, kemiskinan bisa semakin meningkat,” kata politisi Partai Gerindra tersebut.

Menurutnya, utang yang terus meningkat dan kenaikan investasi di dalam negeri, tidak sejalan dengan kondisi yang dialami masyarakat.

“Harusnya jika investasi meningkat lapangan kerja terbuka, daya beli meningkat, demand meningkat, aktivitas ekonomi tumbuh maka penerimaan tax ratio bisa dicapai target,” katanya, dikutip dari laman Fraksi Gerindra, Selasa (21/9).

Ia melanjutkan, tapi kenyataan sampai semester I 2021, penerimaan tax ratio belum mencapai target. Agak ironi dengan kenyataan di lapangan.

Sebelumnya, Bank Indonesia melaporkan posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia hingga Juli 2021 senilai 415,7 miliar dolar Amerika Serikat atau setara Rp5.919 triliun (asumsi kurs Rp14.239 per dolar AS). (khf/fin)