Pelaksanaan Pemilu 2024 Jangan Diambil Pusing

fin.co.id - 20/09/2021, 11:05 WIB

Pelaksanaan Pemilu 2024 Jangan Diambil Pusing

Pesawat milik maskapai Citilink terdampak abu vulkanik erupsi Gunung Ruang di Bandara Sam Ratuangi, Manado, Sulawesi Utara

/p>

JAKARTA - Waktu penentuan Pemilihan Umum (Pemilu) pada 2024 mendatang seharusnya tidak diambil pusing. Mengubah waktu pelaksanaan Pemilu, berpotensi inkonstitusional. Karena sudah diatur dalam UUD 1945.

/p>

Sekjen Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Said Salahudin meminta DPR, Pemerintah, KPU, dan Bawaslu agar berhati-hati dalam menentukan jadwal Pemilu 2024.

/p>

"Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 telah tegas menyatakan 'Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali'," kata Said, Senin (20/9).

/p>

Dia menjelaskan, frasa lima tahun tersebut mudah sekali menghitungnya. Yakni 12 bulan dikali 5. Sehingga, jika pada 2019 Pemilu dilaksanakan di April, maka 60 bulan berikutnya jatuh pada bulan yang sama.

/p>

Menurut dia, semestinya semua pihak patuh dan konsisten pada perintah konstitusi, karena negara harus dibangun dengan sistem yang pasti. Agar agenda kenegaraan lima tahunan bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya.

/p>

"Kalau ada alasan yang bersifat ‘force majeure’, seperti bencana alam atau bencana non-alam yang terjadi di seluruh Indonesia atau ada unsur kedaruratan serta alasan khusus lainnya, itu bisa saja dijadikan sebagai pertimbangan untuk memajukan atau memundurkan jadwal Pemilu sehingga tidak harus dilaksanakan di bulan April," ujarnya.

/p>

Namun menurut dia, kalau alasannya hanya karena ada Pilkada Serentak 2024, itu tidak masuk akal karena jadwal Pilkada Serentak Nasional di bulan November 2024 hanya diatur di level undang-undang.

/p>

Dia menjelaskan, berbeda halnya dengan Pemilu yang jadwalnya ditetapkan langsung oleh UUD 1945 dan sudah menjadi konvensi yaitu selalu dilaksanakan di bulan April sejak empat kali Pemilu terakhir.

/p>

"Jika Pemilu dilaksanakan di bulan Februari atau Mei 2024 seperti wacana yang muncul selama ini, itu artinya Pemilu tidak genap dilaksanakan setiap lima tahun sekali," katanya.

/p>

Dia khawatir bisa muncul permasalahan hukum yang serius jika jadwal Pemilu yang diatur dalam UUD 1945 dikalahkan oleh jadwal Pilkada yang hanya diatur di level undang-undang.

/p>

Menurut dia, kalau terpaksa harus ada yang "dikalahkan", semestinya jadwal Pilkada yang dimundurkan, bukan jadwal Pemilu. (khf/fin)

/p>

Admin
Penulis