DKI Jadi Provinsi Terbesar Ketiga Penerima Kartu Prakerja
JAKARTA - Pandemi Covid-19 sangat berdampak bagi kehidupan masyarakat, termasuk di Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Selain serius membangun disiplin masyarakat dalam menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat serta mendukung percepatan vaksinasi, pemerintah juga secara bertahap mendorong berjalannya roda ekonomi.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memahami dan mengerti kondisi kesulitan yang dihadapi masyarakat sebagai dampak pandemi. Di antara mereka, ada yang mengalami kesulitan ekonomi, dan ada pula yang kesulitan untuk meneruskan pendidikan. Oleh karena itu, kehadiran Kartu Prakerja menjadi program yang sangat tepat di masa pandemi seperti ini.
Pernyataan itu disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria saat menyaksikan Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja tentang ‘Kerja Sama Dukungan Layanan Informasi Program Kartu Prakerja’ di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat, 17 September 2021 kemarin.
“Rasa bahagia dan bangga patut kami sampaikan, karena selama kurun waktu 1,5 tahun sejak program ini digulirkan pada April 2020, terdapat lebih dari 930 ribu warga DKI Jakarta menjadi penerima Kartu Prakerja,” kata Ahmad Riza Patria, dikutip dari keterangan tertulisnya, Minggu (19/9/2021).
Dengan jumlah peserta sebanyak itu, DKI Jakarta menjadi provinsi penerima Program Kartu Prakerja terbesar ketiga secara nasional, setelah Jawa Barat dan Jawa Timur.
Wagub Ariza Patria menekankan bahwa Penandatanganan Nota Kesepakatan ini semakin memberikan pondasi kuat sinergi antara Pemprov DKI Jakarta dan Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja.
BACA JUGA: UMKM Didorong Masuk ke Produk Berbasis Inovasi dan Kreativitas
“Meyakini begitu kuatnya kerjasama dan kolaborasi yang telah terjalin, Penandatanganan Nota Kesepakatan Program Kartu Prakerja antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja memiliki arti strategis untuk keberhasilan program Kartu Prakerja di Provinsi DKI Jakarta,” tegasnya.
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Andri Yansyah menerangkan, inisiasi kerja sama diawali karena pelaksanaan Program Kartu Prakerja di Jakarta pada 2020 memiliki catatan khusus yaitu masih adanya sejumlah peserta dicabut kepesertaannya dan masih adanya sisa saldo bantuan pelatihan yang belum dimanfaatkan.
“Kami menyimpulkan hal itu terjadi karena keterbatasan informasi atas aneka pelatihan yang tersedia di ekosistem Prakerja dan kurangnya edukasi untuk peningkatan kesadaran akan pentingnya pelatihan untuk meningkatkan keterampilan kerja,” kata Andri Yansah.
Mempertimbangkan tantangan tersebut maka ruang lingkup kerjasama ini mencakup sosialisasi dan diseminasi informasi, penguatan SDM layanan warga, serta alignment Kartu Prakerja dengan program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
BACA JUGA: Indonesia jadi Eksportir Sawit Terbesar Dunia, Peremajaan Sawit Rakyat Targetkan 540 Ribu Hektare
Seiring dengan proses penyusunan dokumen kerjasama, beragam kegiatan telah dan akan terus dijalankan melalui kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD), BUMN, BUMD dan UPT BP2MI Jakarta.
Kegiatan itu antara lain pendirian counter layanan warga di seluruh sub-dinnaker, diseminasi informasi dan alignment program dalam aplikasi JAKI, placement video program pada moda transportasi, stasiun, dan ruang publik lain milik PT. MRT, PT. Transjakarta, PT. Jakpro, PT. LRT, PT. KAI dan PT. KAI-Commuter Line, serta UPT BP2MI yang turut berkontribusi melalui penyediaan layanan program di Wisma Atlet Pademangan dan kantor Ciracas.
Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kementerian Koordinator Perekonomian Rudy Salahuddin menyampaikan apresiasi kepada Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja dan Pemprov DKI Jakarta atas inisiasi kerja sama dalam mendukung dan melaksanakan Program Kartu Prakerja, khususnya di Provinsi DKI Jakarta.
