Soal Perairan Natuna, Guru Besar UI: Kapal Perang China akan Berlalu-lalang Hingga Akhir Zaman

JAKARTA - Pemerintah Indonesia perlu mendorong para nelayan untuk membanjiri dan mengeksploitasi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Natuna Utara. Dengan memberi subsidi dan insentif.

/p>

Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana mengatakan, upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah mengerahkan kapal-kapal Bakamla. Hal ini untuk memunculkan rasa aman dan ketenangan bagi para nelayan.

/p>

Hikmahanto mengatakan, dapat dipastikan Kapal Perang dan Coast Guard China akan terus berlalu lalang hingga akhir zaman.

/p>

"Ini mengingat China tidak mau melepas klaim Sembilan Garis Putus yang sejak 2016 dinyatakan oleh Permanent Court of Arbitration sebagai tidak memiliki dasar berdasarkan UNCLOS," ujar Hikmahanto, Sabtu (18/9).

/p>

Ia melanjutkan, dalam menghadapi intimidasi Kapal Perang dan Coast Guard China terhadap para nelayan tidak mungkin mengerahkan kekuatan Angkatan Laut. Ataupun melakukan pengusiran karena keberadaan Kapal Perang tersebut berada di Laut Lepas.

/p>

"Perlu dipahami para nelayan China dalam perspektif pemerintah China tentu tidak melakukan illegal fishing mengingat mereka melakukan penangkapan ikan di traditional fishing ground berdasarkan klaim sembilan garis putus," kata dia.

/p>

Hikmahanto mengatakan keberadaan kapal militer China kemungkinan untuk menandingi kapal-kapal perang Indonesia yang berada di laut lepas dalam rangka penegakan hukum di ZEE dan melakukan penangkapan atas nelayan-nelayan China.

/p>

"Hanya saja tidak seharusnya kapal militer China berada di laut lepas kecuali sedang melakukan pelayaran untuk melakukan perlintasan. Ini mengingat kapal militer ditujukan untuk mempertahankan wilayah kedaulatan negara," kata dia. (khf/fin)

/p>