JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengkritisi dan mengoreksi pengaitan bahasa arab sebagai cara penyebaran radikalisme.
/p>
Yakni yang pernah dinyatakan oleh mantan Menteri Agama Fachrul Razi atau memperbanyak bahasa arab sebagai sarana penyebaran terorisme sebagaimana dinukil dari Pengamat Militer dan Intelijen Susaningtyas Kertopati.
/p>
HNW mengingatkan justru ungkapan serapan yang berasal dari bahasa arab banyak disebut dalam Pancasila. Hal ini membuktikan bahwa bahasa arab (kemahiran maupun memperbanyak penyebutannya) tidak terkait dengan radikalisme maupun terorisme.
/p>
“Memang sudah ada klarifikasi, tetapi tidak memadai karena stigma dan tuduhan atau salah amatan itu tidak dikoreksi atau dicabut. Padahal kesalahan penilaiannya teramat nyata,” ungkap Hidayat, Jumat (10/9).
/p>
HNW (sapaan akrabnya) mengatakan, bukankah dalam Pancasila, terdapat banyak kosakata dalam bahasa arab yang diserap ke dalam Pancasila. Yang tetap menjadi dasar dan ideologi negara Republik Indonesia.
/p>
“Bukankah dalam Pancasila tetap ada kata ‘Adil’ dalam sila kedua dan kelima, ‘rakyat’ pada sila keempat dan kelima, ‘adab’ pada sila kedua, serta ‘hikmat’, ‘musyawarah’, dan ‘wakil’ pada sila keempat, dan itu semua serapan dari bahasa Arab!” tegasnya.Terorisme dan radikalisme, imbuhnya, juga pasti bertentangan dengan demokrasi yang simbolnya ada di parlemen.
/p>
“Sementara parlemen di Indonesia yaitu MPR, DPR dan DPD, masih tetap saja mempergunakan istilah dasar yang bahkan semuanya merupakan serapan dari bahasa Arab : Majelis, Musyawarat, Dewan, Wakil, Rakyat, Daerah. Bukankah itu semua berasal dari bahasa Arab?” tanyanya.
/p>
Lebih lanjut, HNW mengatakan bahwa tuduhan dan framing tendensius tersebut patut ditolak dan dikritisi. Selain karena tidak sesuai dengan fakta, tetapi juga karena framing negatif itu mendowngrade nilai-nilai dalam Pancasila dan kehidupan berdemokrasi dengan simbol Parlemennya. (khf/fin)
/p>
