17, October, 2021

44 Napi Lapas Tangerang Tewas Akibat Kebakaran, Menkumham Disebut Bertanggung Jawab

JAKARTA – Imparsial dan Public Interest Lawyer Network (PILnet) Indonesia menyatakan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly bertanggung jawab atas tewasnya 44 narapidana akibat kebakaran yang melanda Lapas Kelas I Tangerang, Banten, pada Rabu (8/9).

Peneliti Imparsial Hussein Ahmad menyebut, DPR juga perlu memanggil Yasonna atas kegagalan mengatasi masalah overkapasitas di hampir seluruh lapas.

“Dan utamanya juga gagal dalam melindungi hak-hak narapidana di Indonesia,” kata Hussein dalam keterangannya, Kamis (9/9).

Selain itu, lanjutnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga harus segera mengevaluasi posisi Menteri Hukum dan HAM guna memastikan peristiwa serula tak terjadi lagi di kemudian hari.

Imparsial dan PILnet memandang peristiwa itu terjadi akibat kegagalan pemerintah, khususnya jajaran Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dalam melaksanakan mandat reformasi sistem peradilan pidana, terlebih soal overkapasitas lapas.

Masalah overkapasitas yang selama ini dihadapi, kata dia, hampir sama sekali tanpa trobosan kebijakan dan solusi yang konkret.

“Padahal, sejak lama kelompok masyarakat sipil telah mengusulkan dekriminalisasi pencandu narkotika mengingat sebagian besar penghuni lapas merupakan narapidana narkotika,” ucap Hussein.

Menurut dia, dekriminalisasi tidak hanya untuk melindungi pengguna narkotika yang sebetulnya adalah korban, tetapi juga untuk memangkas jumlah tahanan di tempat-tempat penahanan yang selama ini sudah overkapasitas.

Sementara itu, Koordinator PILnet Indonesia Erwin Natosmal Oemar menyatakan pemerintah telah mengakui Lapas Kelas I Tangerang kelebihan kapasitas hingga 400 persen.

Menurut dia, kondisi tersebut membuat proses evakuasi napi ketika terjadi kebakaran sulit dilakukan.

“Pada sisi lain, pembiaran kondisi tersebut sejatinya sama saja melakukan penyiksaan sekaligus membahayakan nyawa manusia sebagaimana terjadi pada narapidana di Lapas Tanggerang,” ucap Erwin.

Ia menyatakan, pihaknya dan Imparsial memandang narapidana tetap memiliki hak sebagaimana penjelasan Pasal 5 UU 12/1995.

Penjelasan pasal tersebut, kata dia, menyatakan setiap warga binaan lapas tetap memperoleh hak-hak seperti layaknya manusia, termasuk ditempatkan dalam tahanan yang layak. (riz/fin)

Rekomendasi Berita Terbaru

Populer