Data e-HAC Bocor, PKS Desak Pemerintah Minta Maaf

JAKARTA- Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera mendesak pemerintah Joko Widodo memohon maaf kepada masyarakat atas kebocoran data pribadi e-HAC.

Dia menilai, kasus itu menunjukkan bahwa negara lemah melindungi identitas pribadi warganya. Sebab data presiden saja bisa bocor, apalagi data rakyat biasa.

"Baiknya pemerintah meminta maaf kepada publik karena berbagai kejadian itu dapat merugikan, baik secara materil maupun non material," ucap Mardani Ali Sera, Selasa (7/9/2021).

Anggota Komisi II DPR RI ini mengatakan kejadian kebocoran data terus terjadi berulang-ulang. Namun kasusnya seolah tidak dijangkau hukum. Dia menduga ada pihak-pihak yang diuntungkan dari kasus tersebut.

"Bisa diperkirakan sebagai kasus sistemik yang artinya, ada pihak-pihak yang diuntungkan dengan kebocoran ini," ungkapnya.

Mardani menilai, pengelolaan data pribadi warga terlihat sembarangan dan tidak memperhatikan aspek keamanan pengelolaan data.

Sehingga wajar jika publik gusar karena berbagai program penanganan pandemi Covid-19, secara keseluruhan dibuat terintegrasi dalam sistem digital. Dia menyarankan agar segera mengesahkan UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

"Perlu regulasi yang kuat untuk mendorong ekosistem keamanan digital. Mau sampai kapan ditunda? Sampai ada kejadian lain lagi? Makin berantakan pengelolaan keamanan digital di negeri ini" ucapnya. (dal/fin).