Sertifikat Vaksin Jokowi Bocor, Begini Sikap Menkes

/p>

JAKARTA - Nomor Induk Kependudukan (NIK) Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tertera pada sertifikat vaksinasi, bocor ke publik. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menutup data Jokowi dan beberapa pejabat lainnya.

/p>

"Semalam kami dapat info mengenai masalah ini. Sekarang sudah dirapikan. Sehingga data presiden dan para pejabat untuk sementara ditutup. Ini demi faktor keamanan," tegas Menkes Budi Gunadi Sadikin di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (3/9).

/p>

Seperti diketahui, NIK Presiden Jokowi tersebar usai sertifikat vaksinasinya yang ada di PeduliLindungi tersebar di media sosial. Sertifikat vaksinasi itu memuat nama Jokowi beserta NIK. Selain itu, ada juga tanggal lahir Jokowi dan barcodenya.

/p>

Surat keterangan vaksinasi COVID-19 itu menyatakan Jokowi telah divaksinasi untuk dosis kedua pada 27 Januari 2021. Di bagian bawah sertifikat, ada logo KPC-PEN, Kementerian Kominfo, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian BUMN. Selain itu, nomor HP ajudan Presiden juga ikut tersebar.

/p>

Budi meminta masyarakat tidak menyalahgunakan fungsi PeduliLindungi. "Aplikasi itu digunakan untuk mengecek apakah kita sudah divaksinasi atau sudah dites lab. Yang bisa mengakses adalah semua aplikasi-aplikasi yang ada di setiap aktivitas. Misalnya check-in di airport, check-in ke mal atau mau masuk ke industri, kantor," papar Budi.

/p>

Dia menyebut PeduliLindungi memang masih perlu sejumlah perbaikan. Terutama sistemnya. Terkait dengan adanya kebocoran NIK Jokowi, Bud memastikan sudah merapikan semuanya.

/p>

"Karena data entry di Indonesia sering terjadi kesalahan. Ini memang tidak nyaman buat kita. Bukan hanya Presiden, tapi juga banyak pejabat yang NIK-nya tersebar keluar. Untuk beberapa pejabat yang sensitif, data pribadinya kita tutup," beber Budi.

/p>

Budi mengingatkan masyarakat tidak main-main dengan data. Sebab, konsekuensinya bisa dijerat dengan UU ITE. "Secara UU ITE ini tidak boleh. Kita bangun budaya lebih sehat dan lebih benar. Masing-masing punya hak pribadi. Kalaupun kita tahu, tapi karena bersifat pribadi, secara budaya dan hukum, kita harus jaga privasi yang bersangkutan," tuturnya. (rh/fin)

/p>