/p>
JAKARTA - Wacana amandemen UUD 1945 yang dikaitkan dengan perpanjangan masa jabatan presiden terus bergulir. DPR RI menyatakan amandemen masih bersifat rencana. Artinya belum tentu dilaksanakan.
/p>
"Banyak pendapat di masyarakat, namun kita sudah sampaikan bahwa amandemen ini baru berupa wacana. Untuk melaksanakan amandemen harus ada kesepakatan melalui mekanisme di MPR dan disetujui anggota DPR dan DPD. Kalaupun itu dilakukan, tentunya apa-apa yang akan diamandemen harus disepakati. Itu tidak mudah," ujar Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (3/9/2021).
/p>
Dia menyebut mekanisme amandemen butuh waktu lama. Selain itu, poin-poin yang akan diamandemen harus memunculkan kesepakatan. Karena itu, publik jangan terpancing isu tersebut.
/p>
Jangan ada pihak yang memanfaatkan isu perpanjangan masa jabatan presiden. Semua elemen diminta fokus menangani pandemi COVID-19.
/p>
"Di tengah-tengah situasi seperti ini, kita harus menjaga kondusifitas dan imunitas. Masyarakat jangan terpancing oleh hal-hal seperti itu. Kita sama-sama menekan laju COVID-19 dengan mengerem tindakan yang tidak mendasar," pungkas Dasco. (rh/fin)
/p>
