Data Bocor Lagi, Segera Tuntaskan RUU PDP
JAKARTA - Kebocoran data masyarakat kembali terjadi. Kali ini di Aplikasi PeduliLindungi. Tak tanggung-tanggung data Presiden Joko Widodo tersebar.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi I DPR Bobby Rizaldi menegaskan pentinya untuk segera menuntaskan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP). Dalam RUU PDP, ada poin untuk membentuk lembaga pengawas pengendali data yang langsung bertanggung jawab kepada presiden.
"Kejadian ini, bila nanti dikonfirmasi resmi data pribadi milik Pak Jokowi, perlunya RUU PDP diselesaikan, dengan membentuk lembaga pengawas pengendali data yang langsung bertanggung jawab ke Presiden," ujarnya, Jumat (3/9).
Dia mengatakan jika lembaga pengawas tersebut di bawah koordinasi Kementerian Kominfo, maka akan sangat diragukan kemampuannya. Misalnya untuk mengawasi pengendali data di tingkat kementerian.
"Bila di bawah koordinasi kementerian, bagaimana mau mengawasi pengendali data setingkat kementerian, termasuk penegakan hukum, rekomendasi pemberian sanksi, dan lain-lain," ujarnya.
Terkait kebocoran data Presiden Jokowi di Aplikasi PeduliLindungi, politisi Golkar ini mendesak BSSN memeriksanya.
"BSSN perlu segera memeriksa, apakah benar ini kebocoran, apakah ada peretasan, atau keamanan data yang tidak sesuai standar/prosedur atau bagaimana? Jadi tidak gagap dalam menangani hal ini dan tidak ada tindak lanjutnya," katanya.
Diketahui, foto sertifikat vaksinasi COVID-19 milik Presiden Jokowi beredar di media sosial. Gambar sertifikat dengan tulisan Ir Joko Widodo itu diunggah lewat Twitter pada Jumat (3/9). Data Jokowi dalam sertifikat tersebut terlihat lengkap. Mulai Nomor Induk Kependudukan (NIK), tanggal lahir, nomor ID vaksinasi, tanggal vaksinasi, jenis vaksin dan batch vaksinasinya.(gw/fin)
