JAKARTA - Kebocoran data masyarakat kembali terjadi. Kali ini di Aplikasi PeduliLindungi. Tak tanggung-tanggung data Presiden Joko Widodo tersebar.
/p>
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi I DPR Bobby Rizaldi menegaskan pentinya untuk segera menuntaskan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP). Dalam RUU PDP, ada poin untuk membentuk lembaga pengawas pengendali data yang langsung bertanggung jawab kepada presiden.
/p>
"Kejadian ini, bila nanti dikonfirmasi resmi data pribadi milik Pak Jokowi, perlunya RUU PDP diselesaikan, dengan membentuk lembaga pengawas pengendali data yang langsung bertanggung jawab ke Presiden," ujarnya, Jumat (3/9).
/p>
Dia mengatakan jika lembaga pengawas tersebut di bawah koordinasi Kementerian Kominfo, maka akan sangat diragukan kemampuannya. Misalnya untuk mengawasi pengendali data di tingkat kementerian.
/p>
"Bila di bawah koordinasi kementerian, bagaimana mau mengawasi pengendali data setingkat kementerian, termasuk penegakan hukum, rekomendasi pemberian sanksi, dan lain-lain," ujarnya.
/p>
Terkait kebocoran data Presiden Jokowi di Aplikasi PeduliLindungi, politisi Golkar ini mendesak BSSN memeriksanya.
/p>
"BSSN perlu segera memeriksa, apakah benar ini kebocoran, apakah ada peretasan, atau keamanan data yang tidak sesuai standar/prosedur atau bagaimana? Jadi tidak gagap dalam menangani hal ini dan tidak ada tindak lanjutnya," katanya.
/p>
Diketahui, foto sertifikat vaksinasi COVID-19 milik Presiden Jokowi beredar di media sosial. Gambar sertifikat dengan tulisan Ir Joko Widodo itu diunggah lewat Twitter pada Jumat (3/9). Data Jokowi dalam sertifikat tersebut terlihat lengkap. Mulai Nomor Induk Kependudukan (NIK), tanggal lahir, nomor ID vaksinasi, tanggal vaksinasi, jenis vaksin dan batch vaksinasinya.(gw/fin)
/p>
