JAKARTA- Politikus Partai Keadila Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera bereaksi keras terhadap sikap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang melayangkan somasi kepada Haris Azhar.
/p>
Mardani Ali Sera menilai, somasi pejabat negara terhadap masyarakat kritis tidak sesuai dengan konstitusi.
/p>
"Memang tidak ada larangan bagi pejabat untuk mensomasi masyarakatnya, tapi secara etika perbuatan hal tersebut tidak sesuai dengan konstitusi," ujar Ali Sera, Senin (30/8.2021).
/p>
Dia menilai bahwa, justru masyarakat yang berhak mengajukan somasi kepada pejabat publik. Sebab kerja pejabat diawasi oleh masyarakat.
/p>
"Somasi mestinya dilakukan warga kepada pemerintah/pejabat publik karena merekalah yang perlu diawasi. Pejabat publik mesti takut kepada warga negara, begitu kira-kira jika dilihat dalam logika demokrasi. Dikritik maupun dipertanyakan tindakannya agar berhati-hari serta tidak berbuat salah," ungkap Ali Sera.
/p>
Sebelumnya, Juru bicara Menko Marves, Jodi Mahardi menyebut somasi dilayangkan kepada Haris terkait tuduhan bisnis tambang di Blok Wabu, Intan Jaya, Papua. Dia menilai, pernyataan Haris tersebut merupakan pencemaran nama baik Luhut.
/p>
Jodi menyampaikan Haris harus menjelaskan motif, maksud, dan tujuan pengunggahan video tersebut. Pihak Luhut juga meminta Haris meminta maaf atas pernyataan yang ia buat. (dal/fin)
/p>
