JAKARTA - Dewan Pengawas KPK, Senin (30/8) besok akan memutus aduan dugaan pelanggaran etik Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar terkait dengan Walikota Tanjung Balai M Syahrial.
/p>
Seperti diketahui, Lili dilaporkan ke Dewas KPK atas dugaan pelanggaran kode etik. Dia diduga memberi informasi tentang perkembangan penanganan perkara di Tanjungbalai yang menyeret Wali Kota M. Syahrial. Penanganan kasus itu dipimpin oleh Rizka selaku Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Penyidik KPK.
/p>
MAKI (Masyarakat Anti Korupsi Indonesia) meminta Dewas KPK menjatuhkan sanksi maksimal berupa pemecatan jika dinyatakan terbukti bersalah melanggar kode etik berat. Yakni melakukan komunikasi secara langsung atau tidak langsung dengan M Syahrial Walikota Tanjungbalai, atau diduga menyalahgunakan kewenangannya untuk intervensi pembayaran gaji familinya jabatan direksi PDAM Tanjungbalai.
/p>
"Sanksi terberat Dewas KPK adalah permintaan pengunduran diri kepada teradu yang bisa dipahamai sebagai pemecatan," jelas Koordinator MAKI Boyamin Saiman dalam keterangannya, Minggu (29/8).
/p>
Dikatakan, jika Lili Pintauli Siregar dinyatakan bersalah oleh Dewas KPK, MAKI berencana melaporkannya ke Bareskrim Polri atas dugaan tindak pidana sebagaimana diatur pasal 36 UU KPK Nomor 30 Tahun 2002
/p>
Pasal tersebut berbunyi: Pimpinan KPK dilarang mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan apa pun.
/p>
"Tentu pelaporan tetap dengan azas praduga tidak bersalah. Semoga putusan Dewas KPK memenuhi rasa keadilan kepada semua rakyat Indonesia yang mendambakan KPK tetap kuat dan tidak melemah sebagaimana opini selama ini," pungkas Boyamin. (rh/fin)
/p>
