Sita Aset BLBI, Properti di Kawasan Lippo Dipasangi Plang

JAKARTA - Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih (Satgas) BLBI, memastikan pemerintah akan berupaya keras menyelesaikan hak tagih negara atas piutang dana BLBI. Penagihan utang dari para penerima dana BLBI melibatkan kementerian dan lembaga terkait. Termasuk Polri kepolisian dan kejaksaan. Utang tersebut selama ini telah membebani keuangan negara.

/p>

"Pemerintah berharap obligor dapat menyelesaikan utang-utangnya kepada negara secepat mungkin,” kata Menkopolhukam Mahfud MD, Jumat (27/8).

/p>

Menurutnya, pemulihan hak negara dari hak tagih piutang dana BLBI mutlak dilaksanakan. Ini sebagai realisasi kewenangan negara terkait penyerahan aset-aset negara dari debitur. "Karena ini telah diakuinya sendiri dalam akta pengakuan utang,” imbuh Mahfud.

/p>

Setidaknya ada 1.672 bidang tanah dengan luas kurang lebih 15.288.175 meter persegi yang akan diambil alih kepemilikannya oleh negara. "Ini adalah bagian dari penyelesaian hak tagih atas piutang dana BLBI," sebutnya.

/p>

Tahap pertama pengambilalihan dan penguasaan aset itu berlangsung di beberapa kota. Seperti aset di Jakarta, Tangerang, Medan, Pekanbaru, Bogor, Surabaya, dan Bali. Keseluruhannya terdapat 114 bidang tanah. Luasnya 5.342.346 meter persegi.

/p>

Salah satunya dilakukan pemasangan plang di salah satu properti milik salah satu penerima BLBI. Tepatnya di Perumahan Lippo Karawaci, Tangerang. Properti itu sebelumnya merupakan milik PT Lippo Karawaci yang menaungi Bank Lippo Group.

/p>

Aset itu, yang terdiri atas 44 bidang tanah seluas 251.992 meter persegi, telah diserahkan oleh debitur ke Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sebagai pengurangan kewajiban pengembalian utang dana BLBI.

/p>

"Harga satu meter persegi tanah di kawasan Lippo Karawaci mencapai Rp20 juta. Sehingga nilai aset yang telah dikuasai negara itu dapat mencapai triliunan rupiah," pungkasnya. (rh/fin)

/p>